Apa perlu DED untuk mengusulkan anggaran di APBD ?

Kemarin habis jum’atan beberapa teman berdebat di kantin kantor mengenai bagaimana sebenarnya prosedur pengusulan proyek dalam APBD. Mas Zaenal si “raja ngeyel” berpendapat bahwa usulan proyek itu harus ada DED (Detail Engineering Design)-nya dulu. Ada yang bersikukuh bahwa pokoknya ada lokasi yang bisa di-drop-in proyek ya berarti bisa saja usulan itu diterima. Lantas yang lain bertanya, siapa yang akan menerima atau menolak usulan proyek itu ? trus siapa yang berhak mengusulkan dan seterusnya, pokoknya rame dan “njelehi” kalau nuruti debat konco – konco tersebut (lha wong 2 jam ndak selesai juga he he he). Daripada saya ikut berpolemik dan ikut senewen karena tampaknya masing – masing sama – sama ndak megang dasar aturan, maka saya ndak ikut – ikut adu mulut disitu dan milih nulis saja disini, gitu lhoooh !
Menurut saya, sebenarnya masalah prosedur pengusulan proyek, DED dan lain – lain terkait proses penyusunan dan pelaksanaan APBD mengikuti beberapa dasar regulasi (di Permendagri 13/2006 dan Keppres 80/2003) sebagai berikut :
Usulan proyek atau kegiatan (termasuk menetapkan keluaran/ output proyek/ kegiatan) di-usulkan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) melalui format RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD dengan tetap mengacu kepada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta penjabaran pertahunnya di RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah), KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara).
Dalam menetapkan rencana keluaran/ output proyek tiap tahunnya disamping melihat pada target – target yang ada di RPJMD, RKPD dan KUA, maka SKPD juga harus mengacu ke SPM (Standar Pelayanan Minimal) masing – masing sektor di daerah tersebut, ini kalau ada lho ! Hampir semua daerah belum punya SPM, termasuk Surabaya (soalnya Pemerintah Pusat yang sektor-nya diwakili dengan keberadaan kementerian/ departemen belum juga menyelesaikan SPM tersebut, mungkin sibuk dengan urusan-nya sendiri, sehingga Pemda tidak mempunyai acuan. Lagian ketentuan-nya SPM di daerah harus mengacu ke SPM yang dikeluarkan Pusat, ini ndak bela diri lho he he he).
Dalam menentukan kebutuhan biaya masing – masing kegiatan, SKPD juga harus melihat pada SSH (Standar Satuan Harga) dan ASB (Analisa Standar Belanja) agar tidak terjadi kelebihan alokasi anggaran karena barang/jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan terlalu mahal atau ndak bisa dilaksanakan karena terlalu murah.
Lho kok ndak pakai DED ? lantas DED itu ada dimana posisi-nya ? Di Permendagri 13/2003 jelas disebutkan bahwa dasar pengusulan anggaran ya RPJMD, KUA, PPAS, SPM, SSH dan ASB. Tidak ada satu kalimat atau kata yang menyebut-kan DED. Yang pasti ada di Permendagri 13/2006 (pasal 16) adalah penjelasan bahwa anggaran itu fungsinya diantaranya adalah OTORISASI, maksudnya bahwa anggaran daerah itu menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Misalkan alokasi anggaran belanja tertentu sudah ditetapkan untuk suatu SKPD, berarti angka alokasi dan penjelasan atas rencana penggunaan anggaran tersebut adalah sebagai pedoman pelaksanaan belanja/ kegiatan dengan tidak boleh melebihi plafon alokasinya.
Nah pada saat pelaksanaan kegiatan inilah jika SKPD menggunakan penyedia barang/jasa (entah dengan cara PL atau Lelang), maka perlu DED yang didalamnya memuat informasi tentang Gambar Teknis, spesifikasi teknis dan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Menurut Keppres 80/2003, berkas – berkas ini menjadi bagian dari Dokumen Lelang. Nantinya bisa saja hasil DED menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran suatu kegiatan tersebut tidak sampai menghabiskan plafon alokasi yang ada di APBD. Disamping itu saat pembuatan OE (Owner Estimate = perhitungan ulang rincian rencana biaya dalam DED dengan mengacu kepada harga pasar saat akan mulai pengadaan) oleh panitia pengadaan, biasanya nilainya lebih rendah daripada plafon. Apalagi jika pengadaan menggunakan sistem eProcurement dengan sistem pascakualifikasi yang kompetitif dan transparan, penghematan terhadap plafon anggaran bisa lebih dari 25%
Nah tuh ! berarti DED itu baru diperlukan pada saat persiapan pengadaan kan ? DED tidak harus disediakan pada saat penyusunan APBD, tetapi jika ada ya malah baik karena begitu APBD disahkan dan DPA sudah diterbitkan maka SKPD bisa langsung melelang paket pekerjaan-nya (pekerjaan cepat selesai).
So ! mohon teman – teman yang kemarin berdebat di kantin jangan neruskan lagi debatnya, banyak pekerjaan dan tugas melayani masyarakat yang menunggu kita. Jika masih juga ndak sependapat (terutama mas Zaenal) jangan nyari saya di kantor, cukup debat di blog ini saja, tulis saja ketidak-sependapat-an sampeyan di fasilitas ”komentar” he he he.
Salam.

About these ads

4 gagasan untuk “Apa perlu DED untuk mengusulkan anggaran di APBD ?

  1. sepertinya memang sempurnanya APBD begitu deh… tapi kalau ‘proyek’ dadakan piye? yang gitu kan uuaakeh? hayooooo….

  2. Proyek dadakan boleh saja kan muncul bukan dari SKPD, yaitu dari DPRD dalam menjalankan fungsi budgeting-nya setelah menerima RAPBD. Lha wong nyoret usulan anggaran di RAPBD saja DPRD bisa kok he he he.Tapi …., mestinya angka yang dimunculkan harus dari perhitungan berdasarkan SSH, HSPK dan ASB serta ada lokasinya kalau berupa proyek fisik (tidak boleh ngarang laah). Jadi ndak boleh naruh harga sembarangan, tul ndak !!! perkara DED nanti bisa dilaksanakan di tahun anggaran yang sama.
    Itu pendapat saya Mas.
    Trims.

  3. klo td ttg kapan ded digunakan. yg saya mo diskusikan adalah mengenai penyusunan ded itu sndiri.
    1.yg pertama, sebuah produk ded apakah mutlak harus disusun oleh konsultan yang berbadan hukum sah? tidakkah bisa disusun secara swakelola oleh staff dari skpd terkait? (adakah aturan yg sahih)
    2.yg kedua, dalam penyusunan ded, apakah mutlah harus menggunakan dasar SHSD dan HSPK? apakah dimungkinkan menggunakan standart harga lain, harga pasar misalnya. atau harga terkontrak rata2 untuk pekerjaan sejenis?
    Untuk sementara demikian, sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata/bahasa, Matur Suwun

    • Salam Mas/Mbak Rulie.
      Tidak ada di keppres 80/2003 dan perubahan-perubahan-nya yang menetapkan bahwa Produk DED harus dibuat oleh konsultan perencana, pun demikian dengan ketentuan di UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi serta penjabaran-nya di PP 29/2000. Tapi yang jelas penyusun DED haruslah mempunyai kemampuan/ keahlian (coba cek di UU 18/1999 dan PP 29/2000), sehingga kalau staf teknis di SKPD terkait mempunyai kemampuan dimaksud ya sah saja kan ?!
      Mutlak-kah menggunakan SHSD dan HSPK (sekarang kami sebut sebagai SSH = Standar Satuan Harga) dalam penyusunan DED ? menurut saya ya terserah saja makai atau tidak. Yang jelas jangan sampai lebih tinggi dari SSH. Harga pasar atau harga terkontrak rata-rata pekerjaan lain sejenis ya baik saja dipakai sebagai acuan.
      Yang jelas :
      1. Harus menggunakan SSH pada saat penyusunan usulan anggaran belanja karena nilai dari SSH tersebut sudah mempertimbangkan harga selama kurang lebih 6 bulan kedepan setelah penetapan APBD;
      2. Harus menggunakan harga pasar atau harga terkontrak rata-rata pekerjaan lain sejenis pada saat akan melakukan proses pengadaan sebagai acuan penyusunan OE (Owner Estimate)/HPS (Harga Perkiraan Sendiri), dan ini yang harus melakukan penyusunan OE adalah Panitia Pengadaan/ Procurement Unit. Jadi kalau DED dibuat sudah berdasarkan harga pasar ya tugas Panitia Pengadaan akan lebih ringan he he he.
      Demikian barangkali dapat sebagai bahan diskusi lebih lanjut.
      Salam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s