jump to navigation

Yuk bangkitkan semangat perbaikan mulai dari hal kecil, ini 100 tahun Kebangkitan Nasional Lho ! Mei 20, 2008

Posted by aisonhaji in Manajemen Pemerintahan, Manajemen diri.
Tags:
10 comments

Di tanggal 20 Mei, 100 tahun lalu bangsa kita diwakili kaum muda remaja mencanangkan kebangkitan secara nasional. Di tanggal 20 Mei tahun ini apa yang kita canangkan ? kita tidur – tiduran saja ? apa kita sepakat berkomitmen untuk bangkit ? bangkit dari apa ? bagaimana caranya ? Nah tuh masalah bangkit saja kita perlu berdiskusi dulu lhoh ! soalnya kita (bangsa ini nih maksudnya) selama bertahun – tahun terlarut dalam ketidaksamaan visi dan cita – cita. Akhirnya di-ibaratkan masing – masing komponen bangsa ini adalah suatu aksi berbagai gaya, maka resultan-nya tidak mengarah ke suatu titik dan nilainya kecil karena masing – masing gaya saling meniadakan (ini pendapat lho, ndak setuju juga ndak apa – apa kok).

Nah, di tanggal 20 Mei ini, setelah 100 tahun lalu pendahulu kita sudah mengawali bagaimana bangsa kita bisa bangkit menentang penjajahan, saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai prespektif kebangkitan nasional dari dan untuk komunitas PNS kecil seperti saya dan teman-teman outsourcing yang selama ini bergabung membantu tugas – tugas pemerintahan yang sebenarnya berat, sebagai kontribusi kecil untuk bangkitnya bangsa sekarang ini sebagai berikut :

  1. Marilah kita mulai dari diri sendiri sebagai PNS untuk mencurahkan waktu dan pikiran kita untuk bekerja dengan benar. Kita gunakan kewenangan kecil dan tugas – tugas kita benar – benar untuk melayani masyarakat. Pokoknya jangan KKN deh, kasihan masyarakat. Nanti jika keluarga, tetangga dan kerabat kita menerima layanan publik yang buruk, lambat, mahal karena kita dan teman – teman di kantor yang “mbeling” maka kita juga akan turut repot.
  2. Mari kita berpola hidup hemat dan jangan menonjolkan kemewahan. Kemewahan pada acara – acara seremonial pribadi akan sangat menyakitkan jika dilihat sesama saudara kita yang sekarang ini  dalam kondisi kesusahan. Kalau di rumah sudah bisa hemat dan tidak melebih – lebihkan, maka kebiasaan itu akan mendorong kita di saat kantor untuk mengelola kegiatan dengan hemat pula. Saya sarankan jangan-lah nonton dan mengijinkan anak – anak/ istri kita nonton sinetron – sinetron yang sekarang ini banyak menonjolkan pola hidup mewah, kuatirnya pelan – pelan ndak terasa kita bisa menirunya.
  3. Marilah kita tingkatkan kemampuan dan skill/ kompetensi kita. Bertahun – tahun sudah birokrasi ini  dibodohi oleh korporasi dan muaranya tidak untuk kepentingan masyarakat banyak, tapi untuk menumpuk modal pemegang saham korporasi. Hal ini sudah diakui lho oleh JOHN PERKINS, seorang pelaku dari korporasi global yang ikut menghancurkan perekomian negeri ini sejak awal tahun 1970-an, dan menurutnya memang dia banyak ber-KKN dengan orang – orang pemerintahan dalam melakukan aksinya, nah tuh !!! Beli saja bukunya ada kok di store book. Bahkan Pak KWIK juga menulis secara lugas praktik – praktik jelek tersebut di harian Kompas dan dibukukan di buku Beliau, judulnya ”Pikiran yang terkorupsi”. Bagus lho untuk menambah wawasan, yaah biar kita tidak ikut terjerumus … (kita kan juga manusiaaa, kadang bisa salah dan melakukan dosa).
  4. Oh ya masalah skill/kompetensi, saya berpendapat bahwa dari situlah justru kita akan dapat tambahan penghasilan tanpa harus repot – repot ber-KKN.
  5. Selanjutnya, marilah kita perbaiki sistem administrasi atas pekerjaan kita di kantor. Sistem Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran, Sistem Pengadaan Barang/Jasa, Sistem Pencatatan Aset, Sistem Perijinan dan lain – lain sistem layanan publik yang menjadi tanggung jawab dan tugas kita agar pekerjaan kita lebih cepat, benar, efektif dan efisien. Kalau proses produksi layanan publik bisa cepat dan murah, maka akan mendorong efisiensi di sektor privat, sehingga masyarakat secara keseluruhan akan mendapatkan kemudahan memenuhi kebutuhannya.

Saya rasa saya ndak akan ngomong banyak – banyak-lah, karena kuatir dinilai menggurui. Prinsipnya, saya berpendapat jika tidak mulai dari yang kecil – kecil dan ndak di-mulai hari ini maka negeri ini akan turun terus martabatnya. Bangsa ini akan ludes digilas jaman serta dimakan oleh negara lain/ korporasi global. Ingat lho, Malaysia yang kita anggap saudara/ sedulur saja bisa tega kayak gitu kok ngerjain kita. Konon karena kita memang dipandang kurang bermartabat dimata mereka. Trus bumi papua juga dikeruk sedemikian rupa oleh freeport tanpa kita bisa berbuat apa – apa dan negeri kita tetep begini – begini saja.

Oh nasib negeri-ku, mudah-mudahan kejayaan dimasa depan bisa kita rengkuh dan langkah – langkah perbaikan bisa dimulai hari ini tanggal 20 Mei 2008 dengan semangat kebangkitan nasional, amin.

Salam.

Meningkatkan kinerja pengelola sistem eProcurement dari sisi integritas Mei 20, 2008

Posted by aisonhaji in Manajemen Pengadaan, eGov.
Tags: , , ,
2 comments

Saya rasa membicarakan upaya untuk menjaga integritas panitia pengadaan saat menjalankan tugasnya dalam proses pelelangan adalah salah satu point penting untuk menciptakan sistem pengadaan yang bersih, transparan, akuntabel dan kompetitif. Mengapa begitu ? karena merekalah yang ada di garis depan proses lelang, sehingga kalau disisi ini “masih lemah” maka sebagus apapun sistem pengadaan yang dipakai (misal memakai eProcurement), maka lubang – lubang kecil KKN akan tetap ada.

Dari pengalaman pelaksanaan pengadaan secara elektronik di Surabaya, saya bisa ceritakan beberapa hal diantaranya :

  • Panitia pengadaan masih bisa di-interferensi oleh pimpinan struktural diatasnya (karena budaya bangsa kita yang ewuh pakewuh atau lemahnya batin untuk berani mengatakan sesuatu kebenaran meskipun itu pahit adanya). Solusi : ULP (Unit Layanan Pengadaan) dibentuk sehingga proses lelang terlepas dari SKPD. Semua panitia pengadaan (disebut sebagai GTP = Gugus Tugas Pelelangan) dipilih dari orang – orang yang berkompeten (lulus sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa dari Bappenas), dan SKPD akan sulit memilih GTP yang orang – orangnya bisa di-interverensi karena komposisi GTP adalah gabungan dari berbagai staf SKPD yang berlainan. Solusi ini dasarnya adalah Perpres nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan ke-empat keppres 80/2003.
  • Besarnya godaan dari peserta lelang atau pihak – pihak lain yang ingin mengatur pelelangan dengan mengkondisikan sesuatu jauh – jauh hari dari tahapan proses lelang. Misalkan mengarahkan spesifikasi teknis agar mengarah ke persaingan yang tidak sehat. Solusi : para personil GTP di ULP ditraining mental batin-nya agar tahan godaan dengan di-iringi kompensasi honorarium yang memadai. Di Keppres 80/2003 pasal 8 disebutkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan barang/jasa, Instansi Pemerintah ”wajib” menyediakan biaya administrasi proyek untuk honorarium panitia/pejabat pengadaan. Nah masalah ukuran memadai memang relatif, tetapi pemberian renumerasi berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi/ keahlian sangat pas untuk teman – teman yang ditugaskan sebagai GTP di ULP (dasarnya Permendagri 13/2006 junc to Permendagri 59/2007). Pemberian renumerasi berdasarkan beban kerja maksudnya pemberian honorarium bisa diberikan berdasarkan banyaknya paket pekerjaan yang dilaksanakan lelangnya. Ibaratnya kita harus memberikan upah yang lebih besar kepada orang yang mengangkat batu seberat 10 kg dibanding yang mengangkat batu seberat 2 kg. Sedangkan pemberian renumerasi berdasarkan keahlian maksudnya bahwa orang yang lebih tinggi grade kelulusan sertifikatnya bisa diberikan honorarium relatif lebih tinggi. Ini akan mendorong PNS untuk berlomba – lomba menjadi pinter dan punya keahlian kalau ingin mendapatkan tingkat pendapatan/ kesejahteraan yang lebih baik, bukan dengan cara KKN. Asyik kan ?! dapat tambahan uang tapi halal dan sah secara hukum/ administratif.
  • Membentuk tim ahli dari beberapa praktisi hukum dan akademisi di bidang hukum dan teknis pekerjaan yang dilelang sebagai rujukan keputusan ULP. Ini penting untuk membentengi pikiran – pikiran aneh untuk keluar dari jalur peraturan dan spesifikasi teknis yang wajar dari benak para anggota GTP (anggota GTP jugaaa manusia he he he). Sehingga pimpinan di ULP bisa menjaga konsistensi para anggotanya dalam bertugas melaksanakan pelelangan.

Apalagi ya ? saya rasa sementara cerita tentang kiat – kita meningkatkan kinerja pengelola sistem eProc dari sisi integritas dicukupkan sampai disini, sampai ketemu lagi.

Salam.