Manajemen pengadaan barang/jasa dengan ULP, case di Pemkot Surabaya Juni 10, 2008
Posted by aisonhaji in Manajemen Pengadaan, eGov.Tags: artikel, internet, IT, teknologi informasi
trackback
Sejak tahun 2008 ini pengadaan barang/jasa di lingkup Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan. Efektif sudah berjalan kurang lebih 2-3 bulan. Karena organisasi ini masih baru maka pembenahan juga terjadi disana – sini. Satu hal yang pasti bahwa implementasi pengadaan barang jasa secara elektronik (eProcurement) melalui ULP ya baru di Surabaya ini diterapkan. Biasanya pakai eProc saja atau ULP saja.
Bagaimana model pengelolaan-nya ? sebagai bahan informasi bagi instansi lain yang barangkali juga bermaksud menerapkan pola serupa, maka beberapa hal kecil tentang pengelolaan aktifitas di ULP dapat diceritakan sebagai berikut :
- Gedung ULP diupayakan ada tersendiri dan dapat mengakomodir kebutuhan ruang untuk para panitia pengadaan di lingkup ULP melaksanakan evaluasi, Aanwijzing dan pembukaan sampul (tiap kelompok panitia disebut sebagai GTP = Gugus Tugas Pelelangan).
- GTP dibentuk dengan mencari personil pilihan dari berbagai SKPD dengan memperhatikan sisi kompetensi (bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan Bappenas) dan integritas (dipilih yang tidak punya track record buruk).
- Tata cara / prosedur standar proses lelang dengan eProc yang dilaksanakan melalui ULP disusun dengan memperhatikan batasan kewenangan dan tanggung jawab, khususnya antara GTP dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang ada di masing-masing SKPD (Satker).
- Penggajian/ renumerasi dibuat dengan standar diatas rata – rata guna menjaga integritas para GTP saat menjalankan tugasnya.
- Perlu disediakan tenaga outsourcing untuk support GTP menjalankan tugasnya, misalkan dukungan melakukan survey harga pasar untuk nyusun OE/HPS. Catatan : kualifikasi SDM outsourcing ini haruslah memadai.
- Mekanisme penilaian kinerja ULP. Ini penting karena sebagai alat kontrol guna memastikan apakah ULP bekerja sesusai dengan standar dan target waktu/ keluaran yang ditetapkan.
Sementara demikian dulu, lama ndak nge-post jadi agak sulit nulis he he he. Jika ada yang kurang akan saya post lagi atau jika ada yang salah maka tulisan ini akan saya koreksi.
Salam.
Pak, saya ingin tanya…kalau untuk sebuah sekjen apakah perlu dibuat ULP?…soalnya orangnya cuma sedikit dan jumlah pengadaannya tdk sebanyak Pemda/departemen, dll…kalau pada akhirnya dibuat ULP kira-kira pengelolaannya seperti apa ya, Pak?…
Terima kasih
Menurut saya ULP perlu kalau suatu instansi mempunyai kegiatan yang memerlukan pengadaan dengan skala jumlah pemaketan yang sangat banyak tetapi satker – satkernya tidak memiliki panitia pengadaan yang bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Bappenas dengan jumlah yang memadai. Seperti pemkot Surabaya yang memilki 39 satker (tidak termasuk kecamatan) yang semua memiliki paket pekerjaan dilelang (total lebih dari 1000-an paket dari nilai 55 juta sampai Milyar), akan tetapi panitia pengadaan yang bersertifikat tidak merata ada di tiap satker.
So, di Surabaya mendesak banget ada ULP kalau ingin kinerja pengadaan barang/jasa-nya baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sepertinya kalau untuk lingkup satu departemen perlu deh ada ULP, seperti di Departemen Luar Negeri yang sudah jalan 1 tahun ini. Monggo maen – maen kesana untuk benchmark, atau kalau pingin lebih jauh ya maen – maen ke Surabaya sambil cari lontong balap yang sudah terkenal itu he he he. Begitu saya kira, sampai ketemu lagi.
Salam.
pak, saya ingin tanya tentang prosedur pengadaan tanah oleh pemerintah daerah dari awal proses pengadaan sampai pembayaranan. berkas2 atau kelengkapan apa yang diperlukan. terima kasih.
Mas Widi yang baik …
Aduuuh maafin ya saya kurang paham nih masalah pengadaan tanah … Dan pengadaan tanah di Surabaya tidak dihandle oleh ULP. Sekali lagi mhn maaf dan salam kenal …
Pak GTP di Pemkot itu apa saja ya pak, terima kasih?
Itu lhoo ! GTP itu kan semacam panitia pengadaan yang ada di ULP. Mereka itu dari berbagai SKPD yang bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Mereka melakukan proses lelang atas paket pekerjaan yang diajukan oleh SKPD. Begitu yang bisa saya jelaskan, trims.
saya (PNS)ingin ikut ujian sertifikasi ulp dimana yang menyelenggarakan ? segera hubungi saya !
Mas Ari Syamsurizal, kalau mau ikut bisa ke Bappenas atau sama – sama dengan teman – teman Pemkot Surabaya yang rutin mengadakan ujian bekerja sama dengan LKPP bagi staf – staf PNS di Surabaya. Kalau mau tulis surat saja ke BKD Pemkot Surabaya. Titipkan saya lewat email saya saja, trims.
bapak aisonhaji yang terhormat..saya mahasiswa unair jurusan akuntansi.. saya mau meneliti tentang sistem pengadaan barang dan jasa online (e-proqurement) di pemkot surabaya. yang saya mau tanyakan prosedur untuk mengadakan penelitian di pemkot surabaya bagaimana ?? terima kasih
Maaf Mbak Dewi Anjar yang sedang kuliah, saya baru bisa jawab.
Oh ya, silahkan saja Mbak Anjar ajukan penelitian melalui kantor Bakesbang Linmas di Jalan Jaksa Agung Suprapto Surabaya, nanti akan diberikan ijin untuk pengambilan data di tempat/ kantor saya. Nanti Insya Allah akan saya support penelitian-nya. Sukses ya, salam.
Ass..bapak aisonhaji…..saya baru aja mengantongi sertifikat L4, namun saya masih kurang pede megang sertifikat itu krn kemampuan praktek saya masih sangat-sangat minim……menurut bapak aisonhaji hal yg paling penting dipelajari utk lebih memahami masalah pengadaan dgn segala permasalhannya dpt saya pelajari dari mana?mengingat tahun depan dikantor saya akan ada pengadaan pembangunan gedung, dan mgkn saya akan ditunjuk jadi ketua panitia………apakah ada buku tentang hukum pengadaan barang dan jasa??saya berharap bapak dapat membalas email saya……thx sebelumnya….
Wah Mbak Irma …
Anda harus bangga dan PeDe lho karena lulus L-4, karena ndak semua orang bisa. Mengenai buku tentang hukum pengadaan barang/jasa sebenarnya ada meskipun ndak banyak. Coba cari buku karangan Prof. Sogar Simamora (gubes dari Unair yang ahli kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah), yang mana Beliau adalah partner kami dalam pembahasan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di pemkot surabaya. Silahkan cari di toko buku terdekat. Salam …