Komentar di: Renumerasi buat PNS daerah dengan tambahan penghasilan sebagai bentuk tunjangan kesejahteraan

Oleh: aisonhaji

aisonhaji — Tue, 08 Dec 2009 04:30:29 +0000

MBak Alpine Tiara Dara …
Syarat – syarat pemberian TPP dan prosedur-nya ndak pernah diatur oleh PP atau Permendagri dan seterusnya Permendagri menyerahkan kepada Kepala Daerah untuk membuat Peraturan Kepala Daerah guna mengaturnya … So, silahkan masing – masing mengembangkan methode tersebut dengan tetap mengacu pada kisi – kisi yang diatur oleh Permendagri … Salam

Oleh: alpine

alpine — Tue, 01 Dec 2009 12:42:13 +0000

pak, saya mau tanya…
syarat-syarat pemberian TPP, serta prosedur pemberian TPP bagaimana, apa saja???
trims

Oleh: aisonhaji

aisonhaji — Sun, 22 Nov 2009 06:03:13 +0000

wah trims lho Mas Silvianto atas urun rembug-nya …
Oh ya mengenai Kepala Daerah yang saya ketahui adalah Pejabat Negara …
Mengenai peraturan perundang – undangan, menurut teman saya di bagian hukum disebutkan bahwa urutan peraturan dari UU lalu Peraturan Pemerintah lalu Peraturan Presiden lalu Peraturan Daerah. Nah menurut teman saya itu, jika peraturan pemerintah/ peraturan presiden bilang bahwa detail dari aturan tersebut ada pada peraturan menteri sesuai leading sector maka jadilah misalkan permendagri menjadi sumber hukum juga. Nah, ternyata di permendagri 13/2006 sebagai penjelasan dari PP 58/2005 menyebutkan bahwa tata cara pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri (remunerasi-lah kurang lebih) disuruh diatur pada peraturan kepala daerah … dan itu sudah diterapkan secara bertahap di kota surabaya …
Okey Pak Silvianto … trims …

Oleh: Silvianto

Silvianto — Fri, 20 Nov 2009 04:48:42 +0000

Saya hanya bisa urun beberapa prinsip:
1. Output dan Overload, sepertinya dua hal yang saling mendukung. Setara dengan prinsip efisiensi. Sedikit waktu banyak hasil. Dan jelas harus dibayar setimpal. Output juga indikator yang mudah dibanding ‘waktu’ toh waktu bisa dinilai dari over, on, atau under load. Metode ini perlu mengidentifikasi output yang tepat, misalnya dokumen, SPJ, formulir, dsb.

2. Konservatif dan Trial & Error, mulai dicoba dari tambahan penghasilan yang ’sekedar’ penghargaan saja sekaligus menilai reaksi dan evaluasi workload. Jika ingin sistem yang langsung sempurna biasanya butuh waktu lama untuk menyusunnya dan belum tentu sistem di tempat lain cocok diterapkan di tempat lainnya.

SEKEDAR TANYA:
1. Kepala Daerah itu PNS atau pejabat?
2. Remunerasi ini harus mengacu pada permendagri atau perda, sebenarnya tinggi mana antara perda dan permendagri?

Oleh: aisonhaji

aisonhaji — Tue, 03 Nov 2009 02:30:26 +0000

Mas Goenaw … (namanya Goenawan ?),
TPP pasti berbeda tiap daerah tergantung kekuatan Anggaran masing – masing dan policy yang diambil oleh kepala daerahnya. Mengenai nilai ya jangan melihat ke Jakarta (depkeu dan setaranya), pasti tidak banding he he he. Aturan khusus ndak ada yang cover komplit tentang TPP, namun Permedagri 13/2006 saya rasa sudah sangat cukup sebagai back up, ntar teknis-nya dapat dibuat melalui Peraturan Kepala Daerah masing – masing …
Mungkin demikian Mas Goenaw … Salam.

Oleh: goenaw

goenaw — Sat, 31 Oct 2009 05:55:57 +0000

Pak, besarnya TPP untuk tiap daerah nantinya akan beda ya?
trus klo membandingkan yg punya depkeu, kok terasa “wah” sekali ya TPP mereka? itu nantinya akan membuat iri para PNS daerah yg PADnya kecil. ato ada aturan yg mengcovernya?

Oleh: aisonhaji

aisonhaji — Sat, 25 Jul 2009 14:25:50 +0000

Pak Sastra Sembiring,
menurut saya CPNS berhak dapat TPP karena Pegawai Negeri menurut ketentuan yang ada adalah PNS dan CPNS.
Trims.

Oleh: Sastra Sembiring

Sastra Sembiring — Wed, 22 Jul 2009 10:05:48 +0000

gimana ya! apakah CPNS berhak dapat TPP

Oleh: aisonhaji

aisonhaji — Wed, 15 Apr 2009 04:53:33 +0000

Mbak Astrid yang lagi bingung bikin skripsi …
Mestinya Pak Dosen ndak boleh maksa gitu-lah … Mengenai teori cobalah lihat di buku – buku SDM yang sifatnya text book, pasti ada. Dan tentunya itu sudah jamak di privat sektor. Nah di sektor publik memang belum banyak buku yang nulis tentang teori tsb, namun regulasi kan sudah ngatur ?!? Cobalah komunikasi lagi dengan Beliau (P. Dosen), atau cobalah sebelum menghadap Mbak Astrid browsing ke wikipedia dan google, mungkin ada secuplik teori dapat dipakai sebagai dasar. Di google coba cari yang “book”, ntar dalamnya ada cuplikan2 … Selamat mencoba dan jangan pantang menyerah. Dimana sih kuliahnya Mbak ?!

Oleh: astrid

astrid — Wed, 15 Apr 2009 03:05:40 +0000

pagi pak….
saya astrid… saya mau tanya mas punya ga teori penghubung remunerasi dengan kinerja pegawai? karena kmrn saya sudah mengajukan teroi berdasarkan peraturan pemerintah, tapi sama dosennya di tolak…
tolong saya pak…. kl ga saya harus ganti judul skripsi lain dan saya sudah siap bab 1 sd bab 3 hanya terganjal teori saja…
sebelumnya saya mengucapkan terima kasih…