Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa part 2

Kontrak pengadaan barang/jasa merupakan dokumen yang sangat vital dalam proses pengadaan. Bila ada salah substansi bisa mengakibatkan permasalahan di kemudian hari dari sisi hukum secara perdata, dan salah – salah bisa mengarah ke hukum pidana jika sejak awal memang ada setting yang menguntungkan pihak tertentu dengan tidak wajar (saya pikir kalau penyedia barang/jasa sebagai salah satu kontraktan ya harus ada keuntungan kan ?! tapi harus wajar).

Nah ini coba saya tuliskan beberapa substansi yang harus ada dan diatur dalam kontrak pengadaan barang/jasa sesuai keppres 80/2003 pasal 29 sebagai berikut :

1. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
2. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
3. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
4. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
5. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
6. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadual waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
7. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
8. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
9. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
10. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
11. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi
12. kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
13. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
14. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
15. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Pertanyaan selanjutnya adalah : ”jika hal – hal yang diatur dalam kontrak tidak mengatur hal – hal sebagaimana pasal 29 tersebut bagaimana?”. Menurut saya ya kontrak tersebut tidak sah secara hukum karena sesuai Keppres Nomor 80/2003 pasal 35 ayat (6) disebutkan bahwa kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku; Padahal menurut UU no 10 tahun 2004 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa perpres (keppres 80/2003 tergolong perpres) adalah termasuk peraturan perundang – undangan. Sehingga kalau keppres 80/2003 sudah bilang kontrak pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya memuat substansi sebagaimana disebutkan diatas ya jadi batal demi hukum kan ?!

Untuk itulah keppres 80/2003 pasal 31 ayat (6) memerintahkan agar instansi pemerintah menerbitkan suatu standar kontrak agar jajaran dibawahnya tidak sampai melakukan kesalahan karena kekurang pahaman aturan. Detail pasal dan ayat tersebut adalah sebagai berikut : ”Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin menggunakan standar kontrak atau contoh SPK yang dikeluarkan pimpinan instansi yang bersangkutan atau instansi lainnya”.

Oleh karena itulah Pemkot Surabaya sejak tahun 2008 ini memfasilitasi jajaran pengelola kegiatan yang mengadakan perikatan kontrak dengan aplikasi eDelivery yang didalamnya sudah disediakan beberapa bentuk/ format kontrak standar yang dipayungi Peraturan Walikota yang tentunya mengacu kepada keppres 80/2003 dan aturan perundang-undangan lain terkait.

Saya rasa instansi lain perlu untuk melakukan hal serupa, karena para pejabat pengelola kegiatan di instansi pemerintah harus diback-up agar tidak terjebak masalah – masalah yang tidak perlu. Mereka adalah aset. Jika mereka pada resah dan tidak bisa bekerja dengan maksimal karena selalu takut salah atau bahkan dijadikan tersangka karena ketidak tahuan ya masyarakat juga yang rugi karena layanan publik juga akan terganggu, betul ndak ?!

Okey ini hanya saran selanjutnya terserah penanggung jawab instansi masing-masing.

Salam.