Komentar di: Keppres 80/2003 akan direvisi total ?

Oleh: aisonhaji

aisonhaji — Fri, 16 Oct 2009 23:02:40 +0000

Pak Suryana yang baik …
pokok-nya dengan nilai dibawah 50 juta Bapak bisa PL, bahkan pada draft Perpres yang baru rencananya batas maksimal untuk PL adalah 100 juta …so, lanjutkan saja Bapak ! Salam dan semoga lancar tugasnya.

Oleh: Suryana Hidayat

Suryana Hidayat — Tue, 13 Oct 2009 05:49:30 +0000

bagaimana saya membuat spk untuk pekerjaan perbaikan kendaraan dinas roda4 dengan nilai pagu 30 Juta terus persyaratan perusahaan hanya memiliki SIUP TDP NPWP dan Domisili apakah bisa dilaksanakan dengan penunjukan langsung terima kasih

Oleh: aisonhaji

aisonhaji — Tue, 29 Sep 2009 03:11:38 +0000

Waduh Pak Purwanto rupanya sudah sangat gemes atas situasi yang ada ya ?! Ya memang Pak, keppres perlu penyempurnaan agar bisa lebih efektif lagi, namun semuanya ya tetap berpulang kepada pejabat yang nantinya harus mengamankan pelaksanaan regulasi terkait pengadaan barang/jasa tersebut di departemen atau pemda di negeri ini. Di Surabaya meskipun masih pakai keppres 80/2003 tapi pelaksanaan pengadaan relatif sudah banyak perbaikan dengan penerapan eProcurement dan Pembentukan ULP. Mudah-mudahan di tempat Bapak juga akan segera melakukan perbaikan besar-besaran untuk pengadaan barang/jasa agar makin transparan dan akuntable … amin.

Oleh: PURWANTO

PURWANTO — Wed, 23 Sep 2009 11:38:40 +0000

MEMANG sebaiknya keppres 80 2003 sebaiknya di revisi saja karna pengacuan yang sebenarnya tidak bisa benar-benar maksimal apabila di terapkan di daerah apalagi seperti kami di wilayah utara kaltim wewenang seorang pejabat lebih kuat dalam mengatur setiap pelelangan barang dan jasa jadi bagaimana kah pemerintah menciptakan persaingan yang kompetitif kalau intervensi sang pejabat lebih kuat dari pada kepres, jadi acuan penyedia jasa adalah siapa yang kuat lobi kepejabat di lah sang pemenang tender bahkan telpon pejabat pun bisa menggugurkan sang pemenang tender alias di suruh mundur., lantas dimana kekuatan keppres sebagai acuan lelang?…..retribusi hanya untuk pejabat bukan untuk rakyat

Oleh: aisonhaji

aisonhaji — Sat, 13 Jun 2009 16:45:42 +0000

Pak Budi di Jambi,
saya rasa memilih BOT dengan uang dari investor atau menggunakan dana APBD (membangun sendiri dan di-operasikan sendiri) adalah terserah masing – masing instansi. Kalau tidak ingin ada resiko dalam penganggaran dan pelaksanaan, tapi output bisa terwujud dan dimanfaatkan masyarakat namun pemerintah tidak mendapatkan hasil langsung atas investasi berupa retribusi atau sejenisnya ya mending pakai BOT. Tapi kalau APBD berlimpah dan yakin proses penganggaran bisa lancar dan pelaksanaan bisa aman tidak bermasalah (karena biasanya nilai investasi besar) maka silahkan pakai APBD. Nantinya Pemda bisa mendapatkan retribusi langsung. Coba dilakukan analisa untung ruginya dan selamat memilih Pak, sukses ya dan salam.

Oleh: Budi

Budi — Fri, 12 Jun 2009 07:11:38 +0000

Kalau Pengadaan Barang Berupa Pembangunan Gedung Milik Pemerintah mana yang lebih baik dan efisien yang bisa menguntungkan bagi Pemerintah setempat. Memekai cara BOT Atau sistim Mengelola Sendiri / Kita dari Pemda Setempat yang Membangun Ruko tidak di BOT. kan bisa lebih Baik.

Oleh: aisonhaji

aisonhaji — Mon, 16 Mar 2009 07:42:04 +0000

Amin …, makasih Mbak Fath atas atensinya …

Oleh: Fath

Fath — Sun, 15 Mar 2009 05:03:01 +0000

kepedulian Anda semoga bernilai ibadah

Oleh: aisonhaji

aisonhaji — Thu, 22 Jan 2009 11:03:11 +0000

trims tambahan pemikiran-nya Pak !

Oleh: Lagi-lagi proyek tidak selesai tepat waktu « http://agusskacaribu.net

Lagi-lagi proyek tidak selesai tepat waktu « http://agusskacaribu.net — Wed, 21 Jan 2009 01:23:21 +0000

[...] kekecualian yang diberikan hendaknya dituangkan dalam peraturan. Barangkali dapat menjadi masukan revisi Kepres 80/2003, apabila pelaksanaan pekerjaan konstruksi/jasa pemborongan belum selesai padahal waktu pelaksanaan [...]