APA PERLU SIH ADA STANDAR HARGA UNTUK BELANJA DI APBD

Lha ini dia masalah menarik yang sering harus diulang – ulang dijelaskan ke teman – teman media massa agar tidak menarik pikiran para penyidik untuk menuduh kita – kita ini menganggarkan proyek dengan nilai terlalu tinggi (mark up kalau istilah konco – konco wartawan, hiii serem banget !)

Gini lho yang saya tahu (mudah-mudahan bener, kalau salah mohon muuuaaaaf) :

  1. Memang benar bahwa dalam menyusun APBD harus ada acuan standar harga. Permendagri 13/2006 mengenalnya sebagai SSH (Standar Satuan Harga). Karena SSH dbuat 1 tahun sebelum akhirnya suatu anggaran disetujui dialokasikan dan akhirnya dapat dilaksanakan, maka pada saat anggaran tersebut akan dibelanjakan barangkali harga sudah pada naeek ! Makanya SSH dibuat dengan survey harga pasar dengan penambahan perkiraan inflasi untuk 6-12 bulan kedepan.
  2. Trus pada saat akan dibelanjakan, tentunya ada proses pengadaan barang/jasa kan ? Nah sebelum ditentukan berapa harga yang akan ditawarkan kepada penyedia barang/jasa maka panitia pengadaan harus mengecek dulu dengan harga pasar biar tidak kerendahan atau ketinggian nilainya. Jika harga di pasar lebih rendah dari plafon anggaran yang ada (biasanya dari SSH) maka dipakai harga pasar tadi + keuntungan yang wajar. Kalau harga dipasar lebih tinggi dari plafon anggaran ya tidak jadi belanja, GITU AJA KOK REPOT he he he.
  3. Nah, berarti kalau pada saat pengusulan/ penyusunan APBD ya tidak pas kalau ada yang teriak “terjadi mark up” nih di APBD, karena alokasi biaya yang dipasang di APDB sifatnya adalah plafon. Nanti pada saat pengadaan toh dilakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/ Owner Estimate (OE) sesuai harga pasar. Apalagi jika pengadaan-nya dilakukan dengan methode eProcurement yang kompetitif dan tranasparan, harga akan terkoreksi lagi menjadi lebih rendah.
  4. Akhirnya kembali ke pertanyaan semula, “apa perlu sih ada standar harga untuk belanja di APBD ?” . Jawabannya ya “perlu dan harus”. Bahkan kalau bisa, daftar standar harga satuan tersebut tersedia di dalam suatu sistem informasi untuk penyusunan APBD, sehingga semua teman – teman dari berbagai SKPD (dinas-dinas) saat memasukkan usulan biaya komponen kegiatan tertentu, misalkan kertas 1 (satu) rim, maka harganya akan sama di setiap SKPD, jadi lebih baik kan seharusnya ?

Itulah yang sebenarnya harus dipahami ya ! jangan menafsirkan terlalu gegabah bahwa harga satuan tidak perlu dan bisa jadi ada mark up jika menetapkan standar harga yang terlalu tinggi..

Akhirnya, salam dan terima kasih.

Membiasakan kerja secara online

Ternyata harus sabar dan penuh ketelatenan untuk mengajak banyak orang merubah suatu kebiasaan. Itu lhoo, yang biasanya bigini trus harus menjadi begitu … Kalau ndak ada niat yang benar – benar teguh untuk memperbaiki situasi maka pasti sudah putus asa (bahasa suroboyoan-nya adalah MUTUNG) he he he.

Ini memang sedang getol -getol-nya teman – teman di pemkot Surabaya memperbaiki sistem administrasi pengelolaan kegiatan yang dibiaya dari APBD. Ada sih teman – teman di internal Pemkot yang bertanya mengapa kok harus dirubah – rubah dan diperbaiki segala ? selama ini dengan cara seperti biasanya juga jalan kok ! Nah ini dia penyakitnya, berpikir ‘BIASANYA JUGA BEGINI DAN BISA JALAN KOK” adalah penyakit yang harus diamputasi dari pikiran kita lho !

Beberapa hal yang bisa kita renungkan bahwa perbaikan sistem administrasi adalah sangat penting dilakukan sejak sekarang adalah :

  1. BPK dalam mengaudit pengelolaan keuangan instansi pemerintah adalah mengacu kepada suatu sistem administrasi yang dibuat oleh instansi yang diperiksa dan tentunya sistem administrasi yang dibuat sebagai peraturan tersebut harus mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah jika kita tidak membuat peraturan tersebut maka auditor akan memeriksa dengan aturan yang lebih tinggi yang seringkali tidak operasional untuk dipakai rujukan;
  2. Hasil pemeriksaan BPK adalah temuan dan rekomendasi. Menurut Anwar Nasution (Kepala BPK-RI) yang dikutip salah satu media cetak terbitan Surabaya, memang ada 2 jenis temuan hasil audit BPK yaitu temuan yang bersifat kesalahan administratif dan temuan yang mengarah kepada pidana. Sehingga perlu-lah bagi instansi pemerintah untuk menyiapkan suatu prosedur yang jelas dan operasional agar kita para pelaku pengelolaan keuangan di tingkat SKPD tidak salah langkah sehingga melakukan suatu kesalahan (meskipun itu mungkin terjadi tidak dengan sengaja).
  3. Okey ! ternyata sekarang sudah muncul aturan perundang – undangan induk masalah keuangan yaitu UU 17/2003 dan UU 1/2004 yang kemudian untuk pemerintah daerah dibuat turunan-nya yaitu PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006. Disamping itu ada PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Wah buuuanyaaak banget deh aturan yang harus diacu. Belum lagi ada Keppres 80/2003 dan beberapa revisinya yang sebagian juga berinduk ke UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi. Nah semuanya ini akan bermuara di instansi pelaksana, misalkan SKPD di Pemda – Pemda. Kalau kita ingin semua aturan tersebut dapat diakomodir secara operasional maka peraturan Kepala Daerah perlulah dibuat (syukur kalau berhasil dibuat Perda-nya) dan tentunya itu akan merubah cara kerja kita kan ?
  4. Selanjutnya jika peraturan kepala daerah tersebut dibuat dan berusaha mengakomodir semua perundang-undangan yang diatasnya maka tidak mungkin kita bekerja secara manual (of line) dengan methode ” SEPERTI BIASANYA” . Bisa tidak pulang kerumah lho kita ?! karena pekerjaan administrasi akan sangat menyita segala perhatian kita dan akhirnya kita ndak sempat berpikir yang sifatnya ‘STRATEGIS” untuk meningkatkan kinerja layanan instansi kita kepada masyarakat, termasuk ndak sempat memikirkan permasalahan domestik (anak – anak dan istri kita. Ntar dosa lho karena kepala keluarga akan ditanyakan juga masalah tugas – tugasnya menjaga keluarga agar terhindar dari api neraka, tul ndak ?!).
  5. Lho piye akhirnya ? nah sepertinya kita harus mulai berpikir bekerja dengan suatu sistem yang terintegrasi mulai hulu sampai hilir. Lah perusahaan multi nasional juga begitu kok berpikir dan bekerjanya. Buktinya aplikasi software dari microsoft yaitu “my SAP” yang merupakan aplikasi ERP (Enterprises Resource Planning) sangat laris manis meskipun harganya mahal. Untuk itu kita di pemerintahan juga harus mulai berpikir dan bertindak seperti korporat multinasional itu lho kalau ndak pingin “DIPLOKOTHO’ terus oleh dunia usaha he he he. Karena kita dibayar untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bukan untuk melayani korporasi yang biasanya ndak pernah ada puasnya memupuk modal … (kata orang pinter gitu dan bukan karena saya anti korporasi).

Saya rasa begitu pendapat saya. Yuk mulai merubah cara berpikir dan bekerja kita karena dunia sudah mulai berubah dan kita akan ketinggalan jika tidak mencoba tahu dan menerapkan-nya (tentunya yang baik – baik saja lho ya yang ditiru dan diterapkan). BIASAKANLAH KERJA SECARA ON LINE.

Salam.

Mudah nerapin Permendagri 13/2006 jo 59/2007 dengan eBudgeting

Beberapa tahun lalu (tepatnya pada akhir tahun 2003) teman – teman di Surabaya (termasuk saya) lembur berbulan – bulan menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2004. Waktu itu ada semangat yang kuat bahwa pemkot Surabaya harus mengikuti ketentuan baru tentang pengelolaan keuangan daerah yang belum genap 12 bulan dipelajari. Ketentuan baru itu (Kepmendagri no 29/2002) mempunyai nafas baru yang beda dengan Makuda (Manual Keuangan Daerah) yang sudah hampir 20 tahun dipakai sebagai pedoman oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun, melaksanakan dan menyusun laporan keuangan.

Penggunaan kode rekening (kode akun) belanja dipakai menggantikan pos – pos pasal yang lama dikenal. Waktu itu DUPDA (Daftar Usulan Proyek Daerah) digantikan istilah menjadi RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja). Ada istilah baru yang sangat menantang untuk dicoba yaitu konsep “anggaran berbasis kinerja”. Diatur pada kepmendagri tersebut bahwa anggaran disusun dengan dasar standar harga satuan dan ASB (Analisa Standar Belanja). Wah apa lagi nih ? Waktu itu kami tidak mendapatkan contoh persis bagaimana cara menggunakan kode akun belanja, terus bentuk operasional dari penggunaan standar harga satuan dan ASB menjadi RASK juga ndak ada yang pernah mencoba. Depdagri sendiri cuma memberikan ancaman bahwa pokoknya daerah harus menggunakan ketentuan kepmendagri dan pakailah contoh-contoh yang cuma secuil itu. Oaalaah, ya terpaksa harus ber-improvisasi tapi yang berdasar dan ilmiah nih.

Okey-lah kalau begitu, dengan niat baik untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah maka kami kembangkan sistem informasi untuk menunjang penyusunan anggaran berdasarkan aturan paling anyar di negeri ini saat itu. Meluncurlah aplikasi eBudgeting dengan segala keterbatasan-nya saat itu.

Prinsip – prinsip dasar yang kami pakai di sistem itu adalah sebagai berikut :

  1. Harga satuan kami buat untuk setiap item barang/ jasa yang sifatnya paling kecil (dasar), misalkan harga kertas per rim, biaya foto copy per lembar, honorarium petugas pembersih, ongkos tukang besi perhari dan lain – lain. Tiap item barang/ jasa ini kami beri sebutan SHSD (Standar Harga Satuan Dasar);
  2. Selanjutnya kami membuat suatu rumusan/ analisa untuk satuan pokok kegiatan yang umumnya dilakukan di pekerjaan konstruksi, misalnya kegiatan pemasangan keramik per meter persegi, kegiatan pengecatan tembok per meter persegi, kegiatan pembuatan pondasi per meter kubik dan lain – lain. Nah kegiatan ini disusun berdasarkan rumusan dari beberapa SHSD dengan proporsi tertentu. Proporsi ini berdasarkan SNI dan atau analisa BOW. Misalkan pemasangan keramik terdiri dari sekian koefisien tukang, sekian koefisien kg semen, sekian koefisien kg pasir, sekian koefisien buah keramik dan seterusnya. Sehingga dengan SHSD yang tertentu maka harga pemasangan keramik per meter persegi yang kita sebut sebagai HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) akan diketahui;
  3. Pada akhirnya kami mencoba meng-operasionalkan bahwa ASB dari pembuatan gedung sekolah adalah harga per meter persegi gedung sekolah yang pada prakteknya tersusun dari beberapa HSPK dengan volume tertentu yang sudah di-standarkan.
  4. Bagaimana penggunaan SHSD, HSPK dan ASB di dalam penyusunan RASK ? Karena RASK sesuai Permendagri lebih menonjolkan informasi dari pembebanan rekening – rekening, maka kami membuat sendiri format yang kami beri nama RKT (Rencana Kegiatan Tahunan) yang menginformasikan tentang nama kegiatan, rencana output kegiatan, SHSD yang digunakan, HSPK yang dipakai atau ASB yang akan diwujudkan oleh kegiatan tersebut. SHSD, HSPK dan atau ASB tersebut akan otomatis dibebankan ke kode akun yang sesuai oleh sistem informasi berdasarkan ketentuan yang ada di Kepmendagri. Nantinya beberapa RKT akan terakumulasi kedalam RASK
  5. Selanjutnya RASK dari beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) akan dijadikan satu dan dikompilasi menjadi RAPBD.

Dan yang sangat membuat kami senang adalah ketika muncul Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, eeh format RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) mirip betul dengan format RKT di Surabaya yang disusun 2 tahun sebelumnya. Oleh karena itu di tahun 2007 Pemkot Surabaya tanpa harus bingung kesana kemari langsung menerapkan aturan terbaru tersebut dengan menggunakan alat bantu Sistem Informasi Manajemen eBudgeting yang ada. Alhamdulillah …, ndak lagi deh lembur yang harus berbulan – bulan.

Salam.

Bingung karena banyak aturan dari pusat.

Ada cerita pilu kita di Surabaya selama berbulan bulan harus bertengkar sendiri antar SKPD mengenai interpretasi atas aturan yang ada. Mau ikut aturan A takut kebentur aturan B. Kuatirnya auditor akan memakai aturan B dan akhirnya menyalahkan kita. Kuatirnya ada pihak lain yang kemudian berpendapat bahwa harusnya atas kejadian tersebut adalah mengacu pada aturan C. Waduh …, bingung nih.

Kongkritnya ada kejadian yang sangat membingungkan kita saat akan menerapkan keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006 dengan Permendagri 13/2006 jo Permendagri 59/2007. Teman – teman yang berkutat di masalah keuangan daerah ngotot banget harus pakai Permendagri, sedangkan yang biasa menangani pengadaan akan bersikukuh bahwa hanya Keppres-lah satu – satunya acuan utama mulai persiapan pengadaan, proses pemilihan penyedia, proses pelaksanaan dan prosedur pembayaran beserta dokumen – dokumennya. Wah gimana nih ?!

Alhamdulillah dengan kesabaran dan saling menghargai serta memahami teman yang berbeda pendapat, kemudian bertanya kesana kemari akhirnya ditemukan berbagai kesimpulan sebagai berikut :

  1. Kedua aturan tersebut tidak bisa dipakai salah satu dan harus dipakai dua-duanya karena saling melengkapi.
  2. Kontrak yang merupakan produk akhir dari proses pemilihan penyedia barang/jasa berdasarkan keppres akan dipakai sebagai dokumen awal pada saat pembayaran termin pekerjaan sesuai permendagri.
  3. Penandatangan kontrak menurut keppres adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPK ini diangkat oleh PA/KPA. Jadi meskipun Permendagri mengamanatkan penandatangan adalah PA/KPA, dibuka pengertian bahwa PA/KPA bisa melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menangani pekerjaan / pengadaan kepada PPK, termasuk penandatanganan kontrak.
  4. Oke, PA/KPA bisa menunjuk PPK, tapi siapa yang dapat ditunjuk menjadi PPK ? Ya jelas menurut Keppres PPK haruslah PNS yang sudah lulus sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dari Bappenas. Kemudian timbul pertanyaan apakah PPK harus dibentuk ? mengingat bahwa sesuai permendagri yang merupakan turunan dari PP 58/2005 dan UU 1/2004 menyatakan bahwa penandatangan perikatan (kontrak) adalah PA/KPA. Disepakati kesimpulan bahwa PPK tidak harus dibentuk jika memang tidak ada personil yang memenuhi kualifikasi, konsekuensinya ya PA/KPA-lah yang menandatangani kontrak.
  5. Masalahnya, didalam permendagri disebutkan bahwa urutan proses keuangan dimulai dari pengadaan, lalu pelaksanaan dan diakhiri dengan pembayaran. Pembayaran akan diajukan oleh PPK selaku penandatangan kontrak dalam bentuk SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada PA dan PA akan mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar). Masalahnya jika PA yang tandatangan kontrak berarti PA juga yang menerbitkan SPP, tapi jika kemudian PA juga yang mengeluarkan SPM maka “internal control” tidak jalan kan ?! Maka disimpulkan bahwa lebih tepat jika penandatangan kontrak adalah KPA atau PPK. Jika tidak ada personil yang bisa menjalankan tugas sebagai PPK, maka KPA-lah yang menjalankan fungsi – fungsi sebagai PPK (KPA tidak melimpahkan kewenangan-nya untuk tanda tangan kontrak ke PPK).
  6. Lalu siapakah tokoh yang bernama PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) ? meskipun tokoh ini tidak terdapat di keppres, maka karena permendagri juga harus tetap dijalankan diambilah kesimpulan bahwa PPTK dapat diangkat dari pejabat strktural/staf dibawah KPA. MIsalnya di Dinas, maka PA adalah Kepala Dinas, KPA adalah Kepala Bidang dan PPTK adalah Kasi di bidang – bidang tersebut.

Nah, ternyata setelah berbulan – bulan bertengkar, akhirnya disepakati pengertian – pengertian atas para pihak yang ada di tugas – tugas pelaksanaan kegiatan. Nah, selanjutnya agar pengertian – pengertian ini tidak dijadikan perdebatan lagi antar teman, maka ditetapkanlah sebagai substansi Peraturan Walikota sesuai amanah Permendagri. Yaah, ini cuma berbagi pengalaman lhoo & barangkali ada teman – teman di daerah lain yang masih berdebat antar teman seperti kami beberapa bulan yang lalu, mungkin cerita ini ada gunanya.

Salam.