Lelang “by electronics” vs kualitas pekerjaan

Selama kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2004 saat sistem eProcurement di-launch pertama kali di Pemerintah Kota Surabaya, issue yang sering dan sampai saat ini masih juga terdengar adalah apakah kualitas hasil pekerjaan atas paket pekerjaan yang dilelang secara kompetitif dan transparan akan terjamin !? Issue ini sangat sensitif karena kalau dua hal yaitu lelang secara kompetitif by sistem eProcurement dengan kualitas harus dikotomikan, yang mana masing – masing mempunyai dasar dan sama – sama bagus ya tentunya ndak asyik kan ? Dikotomi yang dibuat adalah jika pakai eProc maka persaingan akan tinggi dan harga penawaran akan bersaing ketat bahkan terjadi “jatuh – jatuhan harga”. Kalau harga sangat jatuh (sangat rendah nih), maka mana mungkin kualitas pekerjaan (barang/jasa) akan diperoleh ? Jadi ditimbulkan kesimpulan bahwa jika pingin harga rendah dan proses pengadaan transparan pakailah sistem eProcurement, tapi kaiau mau memperoleh hasil pekerjaan yang baik kualitasnya ya jangan pakai eProc, pakailah sistem manual dan kalau perlu pakai PL (Penunjukan Langsung) saja karena sudah yakin yang akan mengerjakan adalah penyedia barang/jasa yang sudah dikenal baik oleh pemilik pekerjaan. Jadi seolah – olah kedua hal tersebut yaitu pelaksanaan eProc dan Kualitas Pekerjaan ndak mungkin dapat diperoleh bersamaan.

Inilah issue yang sampai hari ini di Surabaya belum juga hilang . Issue ini beredar dari mulut ke telinga seseorang dan dengan mulut seseorang tadi dihembuskan ke telinga orang lain lagi dan seterusnya.

Okey ! saya punya pendapat dan terserah siapapun akan tidak sependapat dengan saya (ini kan negara demokrasi, jadi siapapun boleh berpendapat kan ?! asal tidak menyinggung perasaan orang lain dan yang penting niatnya kan tidak menyinggung perasaan, kalau sampai ada yang tersinggung salah sendiri kok perasaan-nya mudah tersinggung he he he).

Ini pendapat saya :

Sebenarnya teman – teman di birokrasi selama ini sangat sulit untuk memisahkan hubungan – hubungan dengan orang lain yang dapat dikategorikan sebagai hubungan personal dan hubungan kedinasan. Sehingga kalau sudah baik secara personal dengan seseorang, maka jika seseorang tersebut minta untuk dibantu urusannya maka masalah aturan kedinasan bisa diabaikan karena tidak enak untuk “tidak membantu” seseorang yang sudah sangat dekat tersebut. Apakah hal seperti ini hanya di birokrasi saja (barangkali protes dengan pendapat ini he he he). Sepertinya kok tidak ya ?! Rupanya kultur ketimuran kita menyuburkan hal – hal seperti ini. Tampaknya berita heboh – heboh tentang kericuhan di berbagai organisasi sosial – kemasyarakatan dan politik mirip – mirip juga asal muasal permasalahannya dengan yang saya maksud tadi.

Trus apa lho hubungannya dengan masalah eprocurement dan kualitas pekerjaan ? Nah saat lelang dengan eProc memang semua hubungan ini terputus. Sudah ndak ada kontak antara teman-teman birokrasi di Panitia Pengadaan dan PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan para penyedia barang/jasa. Sehingga agar dapat menang para peserta lelang akan menawar dengan nilai yang paling baik (seharusnya disesuaikan antara harga termurah yang bisa diperoleh dan kualitas sesuai spesisikasi/bestek dengan memperhatikan keuntungan yang wajar bagi peserta lelang). Tapi kenyataannya para peserta lelang menawar serendah-rendahnya. Mungkin panitia pengadaan yang mengetahui betul masalah teknis di lapangan akan “miris” dan berpikir berkali – kali, apakah mungkin pekerjaan dapat dipenuhi oleh peserta yang menawar sangat jauh dari perkiraan harga yang dibuat secara keahlian oleh panitia pengadaan tersebut ?
Tetapi jika semua persyaratan administrasi dan teknis sudah dapat dipenuhi ya tidak mungkin Panitia Pengadaan dan PPKm untuk tidak memenangkan penawaran (begitulah amanat Keppres No 80/2003 tentang Pendoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Sehingga banyak pemenang lelang dari sistem eProc yang nilai penawarannya sangat kompetitif, ada penghematan yang signikan (20%-25%) dari nilai OE (Owner Estimate), tidak ada lagi main mata antar panitia pengadaan dengan peserta lelang. Ini hasil yang baik dari sisi pengadaan.

Nah, masalahnya sekarang justru ada pada pelaksanaan di lapangan. Kalau PPKm tidak tegas dalam menerima hasil pekerjaan (maksudnya kalau karena kenal, trus spesifikasi teknis ndak terpenuhi tetap diterima saja), maka hasil pekerjaan (kualitas) akan buruk kan ?! Lagian apa nda cari perkara/perkara tuh ?! Kuatirnya teman – teman birokrasi lain yang punya tugas menyidik ketidak-beresan akan menyalahkan PPKm dan mendakwa telah terjadi KKN. Menurut pendapat saya, justru di domain pengawasan teknis dan internal inilah peran birokrasi dalam menjaga kualitas pekerjaan. Kalau peserta lelang menawar terlalu rendah biar saja menang tapi yang bersangkutan akan tetap tanda tangan kontrak dan berkewajiban mewujudkan keluaran barang/jasa yang ditawarkan saat lelang. Jika menolak untuk tanda tangan kontrak karena niatnya hanya main – main maka PPKm wajib mem-“black list”. Jika saat pelaksanaan pekerjaan atau serah terima pekerjaan ditemukan ketidak beresan/ ketidaksesuaian spesifikasi teknis ya suruh bongkar atau kembalikan dan jangan dibayar, betul ndak ?! Dengan demikian maka rekanan (penyedia barang/jasa) ndak akan main – main dalam menawar/ rendah – rendahan penawaran tanpa perhitungan matang, karena mereka akan menerima akibatnya. Dan efek edukasi-nya juga ada, sehingga nanti-nya yang bersangkutan ndak akan mengulangi lagi.

So !, ternyata kunci utama untuk memperoleh kualitas sesuai harapan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa justru ada pada proses pelaksanaan pengadaan (delivery process) & bukan pada proses pemilihan penyedia barang/jasa (proses lelang) semata.

Akhirnya, yuk teman – teman di birokrasi / instansi pemerintah marilah segera mengubah paradigma kita. Mari kita laksanakan proses pengadaan/ lelang dengan cara lebih “elegant” by eProcurement dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dengan baik sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Kalau perlu kita bentuk forum komunikasi lewat dunia maya ini untuk share pengalaman sehingga kita bisa menyerap keberhasilan di tempat kerja kita masing-masing untuk langkah improvement tiada henti bagi “kemaslahatan” masyarakat yang kita layani.

Salam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s