PERLUKAH KITA MENERAPKAN e-PROCUREMENT

Ada beberapa pertanyaan menggelitik dari sebagian teman-teman yang tugasnya terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan para pejabat pemerintah di Pusat, antara lain : “mengapa perlu menerapkan eProcurement?, apa kita sudah siap?, bagaimana dampak kepada para pihak?

Rasanya sebagian besar dari teman-teman jajaran birokrasi di Indonesia mempunyai sumbangsih cukup besar dalam menciptakan kondisi yang kurang mendidik bagi perkembangan dunia usaha. Di berbagai daerah kota/ kabupaten, paket–paket pekerjaan yang seharusnya dilelang untuk mendapatkan penawaran terbaik (dari sisi penawaran harga maupun kemampuan teknis pelaksanaan) dilepas secara terbatas ke para penyedia barang/ jasa di lingkungan kota/ kabupatennya sendiri. Caranya ? Meskipun dokumen administrasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa memperlihatkan suatu alur proses lelang, tetapi sebenarnya staf walikota/ bupati yang berwenang dalam proses koordinasi pengadaan barang/jasa dengan didukung oleh asosiasi penyedia barang/ jasa setempat membagi rata paket – paket pekerjaan tersebut selayaknya Ibu membagi kue untuk anak-anaknya. Memang pada akhirnya semua kontraktor/ supplier di daerah itu mendapatkan pekerjaan karena jumlah penyedia barang/ jasa di daerah relatif seimbang dengan jumlah paket pekerjaan yang tersedia. Tetapi kenyataannya, si A mendapatkan sekian paket pekerjaan dan si B sekian paket pekerjaan tidaklah berdasarkan kemampuan teknis maupun keuangan mereka tetapi berdasarkan dekat atau tidaknya mereka dengan pengambil keputusan di daerah tersebut. Analognya ya kalau si Ibu secara subyektif lebih percaya dan dekat dengan anak sulung, mungkin si sulung dapat kue lebih banyak meskipun anak bungsu sebenarnya lebih tepat untuk mendapatkannya.

Apakah hal itu merugikan ? Toh APBD yang membiayai paket-paket pekerjaan tersebut juga berasal dari pajak/ retribusi yang dibayar oleh masyarakat daerah tersebut. Sehingga jika yang mengerjakan pekerjaan adalah penyedia barang/ jasa dari daerah itu sendiri maka aliran uang akan kembali untuk mensejahterakan masyarakat setempat. Pandangan seperti itu tidaklah salah, tetapi jika ditinjau dari sisi tugas pemerintah (termasuk pemerintah daerah) untuk menumbuh-kembangkan perekonomian lokal dan menyiapkan komponen masyarakat daerahnya untuk dapat bersaing secara global, maka kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai langkah “kurang strategis”. Jika pada tahun 2010 dunia internasional akan memaksakan konvensinya bahwa perdagangan (termasuk penyediaan barang/ jasa) sudah harus dilaksanakan secara penuh dengan bebas (free fight competition) di lingkup wilayah asia dengan AFTA-nya, maka dunia usaha kita akan babak belur karena tidak terlatih untuk bersaing secara professional. Bersaing dengan kontraktor/ supplier dari kota/ kabupaten lain saja mereka tidak biasa kok.

Kebijakan yang kurang strategis ini sebenarnya tidak terjadi di semua instansi Pemerintah. Kecerdasan untuk ber-inovasi dan berubah kearah yang lebih baik biasanya lahir karena adanya masalah. Misalkan di Pemerintah Kota Surabaya yang menerapkan e-Procurement sejak tahun 2004 lalu. Kebijakan ini diambil salah satunya karena ada permasalahan pelik yang mana terjadi ketidak-seimbangan jumlah dunia usaha yang berkecimpung menjadi penyedia barang/jasa pemerintah di surabaya dengan jumlah paket pekerjaan yang dapat ditawarkan oleh APBD Kota. Sehingga daripada Walikota atau seorang Kepala Dinas nantinya akan di klaim oleh para kontraktor/supplier telah pilih kasih dalam menentukan pelaksana paket pekerjaan, maka paket pekerjaan tersebut dilelang saja secara terbuka melalui media internet. Tanggapan dunia usaha ? Mereka semua terbelalak senang karena baru kali itu jumlah paket pekerjaan bisa muncul dengan jumlah yang sangat banyak (kurang lebih 400 paket pekerjaan dengan berbagai kualifikasi dan klasifikasi bidang usaha di tahun 2003, 1200-an paket pekerjaan di tahun 2004 dan 1500-an paket pekerjaan di tahun 2005), sehingga mereka bisa berebut kue pembangunan dengan lebih leluasa secara fair. Hal ini berbeda sekali dengan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di tahun-tahun sebelumnya yang mana tiap Dinas mengumumkan paket-paket pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya secara sendiri-sendiri dengan jadwal berbeda. Alhasil, ekstrim-nya sering terjadi satu perusahaan bisa terus mendapatkan pekerjaan dari satu Dinas ke Dinas lainnya dan satu perusahaan lainnya selalu gigit jari meskipun perusahaan tersebut sebenarnya cukup qualified.

Kebijakan yang diambil walikota tersebut membuahkan hasil lain yang tak kalah bagus dari hanya sekedar memecahkan masalah pembinaan dunia usaha, antara lain :

1. jumlah proyek fisik yang terlambat penyelesaiannya di akhir tahun anggaran menjadi sangat berkurang karena semua paket pekerjaan sudah dilelang pada awal atau pertengahan tahun;

2. terjadi efisiensi anggaran yang cukup significant, yaitu sampai dengan 25% dari nilai hps/ oe (harga perkiraan sendiri/ owner estimate) karena adanya kompetisi yang sehat dan fair antar peserta lelang;

3. tertekannya potensi kejadian KKN antar penyedia barang/ jasa peserta lelang atau antar peserta lelang dengan panitia pengadaan karena kontak fisik dan komunikasi antar mereka dalam proses lelang secara e-Procurement dialihkan menjadi komunikasi online, sehingga upaya saling mempengaruhi satu sama lain dapat diminimalisir;

4. terwujud transparansi dalam proses pengadaan barang/ jasa karena tahapan lelang mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang dapat diakses oleh publik di situs e-Procurement;

5. terjaganya kualitas hasil pengadaan karena dokumen-dokumen penunjang pelaksanaan pekerjaan seperti gambar dan spesifikasi teknis dapat diakses oleh publik di situs e-Procurement, sehingga publik dapat ikut mengawasi di lapangan;

Dalam kasus di Pemerintah kota Surabaya dapatlah dijawab pertanyaan mengapa kita perlu menerapkan pengadaan barang/ jasa Pemerintah secara e-Procurement.

Siapkah kita menerapkan e-Procurement ?

Berbicara masalah kesiapan rencana pelaksanaan program, biasanya kita tidak lepas dari pembahasan ketersediaan payung regulasi, kemampuan sumber daya manusia, perubahan budaya kerja serta kesiapan sistem dan prosedur. Begitupun dengan penerapan e-Procurement.

Banyak pihak menanyakan masalah payung hukum pelaksanaan e-Procurement. Sebenarnya Keppres nomor 80 tahun 2003 sudah mewadahi hal tersebut. Bahkan pasal-pasal dan lampiran ketentuan perundang-undangan baru tersebut secara tersurat sangat kental dengan nuansa untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat bagi dunia usaha dan memaksa birokrasi untuk menjadi lebih bersih dan professional (clean government and good governance) antara lain :

Pengumuman disamping melalui media cetak juga melalui internet ;

Dipersilahkannya instansi Pemerintah menerapkan e-Procurement sebagaimana lampiran II, Bab IV, huruf D;

Ditetapkan sistem pasca kualifikasi untuk pelaksanaan lelang umum yang mana secara prosedur lebih cepat/tak berbelit dan panitia pengadaan tidak mudah menggugurkan penawaran karena suatu hal yang tidak prinsip ;

Tidak bisa digugurkannya penawaran calon penyedia barang/jasa yang tidak hadir pada Aanwijzing yang diadakan panitia pengadaan. Sehingga calon kontraktor/supplier yang tidak ingin hadir karena takut dipaksa kolusi antar mereka atau tidak bisa hadir karena alasan teknis dan jarak tetap bisa memberikan penawaran secara on line;

Memang belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur sistem dan prosedur pelaksanaan e-Procurement sebagai suatu bentuk transaksi elektronik, tetapi haruskan kita menunggu itu semua ada ? Buktinya Pemerintah kota Surabaya bisa implementasi e-Procurement tanpa menunggu UU Telematika atau Perpres e-Procurement. Untuk sementara waktu inisiatif lokal untuk menterjemahkan sistem dan prosedur keppres nomor 80 tahun 2003 menjadi proses elektronik dengan bentuk Peraturan Walikota sangat efektif mewadahi kebutuhan rujukan hukum jika terjadi perselisihan dalam proses lelang secara elektronik/ e-Procurement.

Sedangkan sinyalemen sementara pihak mengenai ketidak-kesiapan sumber daya manusia di jajaran birokrasi dan penyedia barang/ jasa untuk memahami dan bekerja dengan sistem IT (Information Technology) tidaklah perlu dikuatirkan. Dengan sosialisasi dan pelatihan yang cukup dan terencana, maka permasalahan up-grading SDM dan upaya perubahan budaya kerja akan dapat terselesaikan dengan sendirinya.

Bagaimana dampak pelaksanaan e-Procurement bagi para pihak ?

Issue yang sangat menarik dan menjadi perhatian dari teman-teman birokrasi di berbagai instansi Pemerintah adalah adanya program pemberantasan KKN yang sekarang gencar dilakukan oleh Presiden. Aparat penyidik tipikor seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sangat berkepentingan untuk mencermati dugaan-dugaan KKN pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. Dan memang Keppres 80 tahun 2003 memberikan ruang untuk penegakan hukum pidana bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran proses pengadaan barang/ jasa. Sehingga sempat terdengar adanya kegamangan dari banyak teman birokrasi dalam melaksanakan tugas – tugas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa karena takut menjadi tersangka kasus tipikor.

Dalam hal ini, sebenarnya instansi pemerintah berkewajiban dan berkepentingan untuk menciptakan sistem agar jajaran birokrasinya tidak menemukan celah untuk melakukan KKN. Disamping itu sistem harus dapat mengamankan para pegawai agar tidak terjebak oleh kesalahan karena kecerobohan atau ketidaktahuan terhadap sistem dan prosedur serta dapat menghindarkan kecurigaan masyarakat/ aparat penegak hukum karena kemungkinan perbedaan interpretasi sistem pengadaan yang diamanatkan Keppres 80/2003. Jawabannya adalah terapkanlah e-Procurement. Dengan e-Procurement yang berusaha meng-otomasi beberapa tahapan proses dan administrasi pelelangan, berbagai celah KKN dapat ditutup. Dengan menerapkan sistem operasional pengadaan yang transparant dan bertanggungjawab kedalam bentuk ketentuan yang rigid, maka kesalahan prosedur karena masalah human error dan atau human interference disisi panitia pengadaan maupun penyedia barang/ jasa dapat dieliminasi.

Akhirnya tibalah pada suatu kesimpulan bahwa masalah ketersediaan regulasi dan kesiapan SDM bukanlah suatu hal yang krusial. Apalagi sekarang RUU ITE sudah ditetapkan sebagai UU. Yang penting ada suatu niatan dari semua pihak untuk bersama-sama menciptakan suatu sistem kerja yang dapat mencegah terjadinya KKN. Jika niatan tersebut dapat dilahirkan dalam suatu tindakan nyata, maka e-Procurement akan dapat diterapkan dengan baik.

Jadi, apakah kita siap menerapkan e-Procurement? Apakah e-Procurement itu perlu? Bagaimana dampaknya bagi para pihak? Jawabannya ada pada kita semua. Yang jelas beberapa instansi Pemerintah sudah berhasil menerapkannya seperti BRR NAD-Nias, Departemen Luar Negeri, Departemen Perindustrian, Pemprop Gorontalo, Pemprop Kaltim, Pemkot Bogor, Pemkot Balikpapan, Pemkot Surabaya dan beberapa instansi lain yang saat ini sedang dalam proses persiapan implementasi.

Salam

2 thoughts on “PERLUKAH KITA MENERAPKAN e-PROCUREMENT

  1. Mungkin memang diperlukan contoh tentang e-procurement ini mas, apalagi kalau ada yang sukses bisa dijadikan percontohan. Sangat jarang loh saya membaca tulisan tentang e-procurement dari praktisinya langsung.

  2. Betul bahwa perlu ada contoh agar yang lain juga tertarik menerapkan sistem eProcurement. Sudah disepakati dengan Deplu, Pemkot Bogor, Balikpapan, Pemprop Gorontalo, dan lain – lain yang sudah memakai aplikasi dari Surabaya untuk menjadi tempat rujukan untuk instansi disekitarnya. Kalau ingin mengunjungi situs eProc Surabaya dapat dilihat di http://www.surabaya-eproc.or.id.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s