Wow, Jembrana memang hebat

Tanggal 17 April 2008 kemarin saya ada kesempatan dengan beberapa Kepala SKPD Pemkot Surabaya berkunjung dan ketemu langsung dengan Bupati Jembrana, Prof. DR. Drg. Winasa. Ternyata banyak hal yang sudah dilaksanakan oleh Beliau. Hanya kata – kata ”WOW LUAR BIASA” yang bisa saya guman.

Ada beberapa hal yang sangat menarik dan memungkinkan diterapkan di Kota/ Kabupaten lain di Bidang Pendidikan diantaranya :

  1. Semua siswa sekolah negeri di Kabupaten Jembrana mendapatkan layanan maksimal kecuali anak pindahan dari kabupaten / kota lain. Layanan ini termasuk pemberian bea siswa bagi siswa yang ingin melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi Negeri dimanapun asalkan IP-nya memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Prinsipnya warga daerah tersebut mendapatkan prioritas utama atas pelayanan dari program – program yang dibiayai APBD daerah-nya;
  2. Sekolah – sekolah negeri tertentu diuji coba dengan model full day school dan siswa serta guru mendapatkan makan siang dari sekolah. Yang menarik bahwa biaya yang harus ditanggung APBD untuk makan siang bisa sangat ekonomis karena dikelola secara profesional oleh sekolah;
  3. Siswa sekolah mendapatkan fasilitas bus sekolah dan hanya membayar Rp 1.000,- karena pembiayaan operasional ditanggung oleh APBD;
  4. Buku yang dipakai di sekolah hanyalah buku yang diadakan dari APBD (buku diktat), kemudian sekolah dengan dalih apapun ”DILARANG” mewajibkan siswa untuk memakai buku diluar yang disediakan oleh Dinas Pendidikan setempat. Masa berlaku buku adalah 3 – 5 tahun. Dengan SK Bupati ditetapkan aturan bahwa jika terbukti ditemukan ada kebijakan di sekolah yang mewajibkan pembelian buku tersendiri maka Kepala Sekolah bersangkutan akan mendapatkan sanksi yang berat, seperti dicopot jabatannya sebagai Kepala Sekolah atau lainnya;
  5. Tidak ada pungutan dalam bentuk apapun yang dikaitkan dengan siswa. Sumbangan sifatnya bebas dari siapapun dan tidak boleh ada hubungannya dengan kewajiban siswa yang belajar di sekolah bersangkutan. Untuk itu kebutuhan operasional sekolah dipenuhi secara wajar & proporsional. Agar pembiayaan operasional sekolah tidak berlebihan, diterapkan standar jumlah guru dan jam mengajar yang disesuaikan dengan jumlah kelas dan siswa. Kepala Sekolah tidak diperbolehkan mengangkat Guru Bantu karena pada kenyataan-nya sering terjadi Guru Bantu-lah yang diberi tugas mengisi pelajaran di kelas dan ”Guru yang sebenarnya malah kurang beban mengajarnya, bahkan memberi les diluar pekerjaan/ jam sekolah (mirip dengan issue – issue yang beredar bahwa kejadian itu juga terjadi di banyak kota/kabupaten). Akibatnya berapun nilai BOS atau pendamping BOS yang dikucurkan ke sekolah akhirnya tersedot untuk membiayai operasional Guru Bantu tersebut. Efek lebih lanjutnya adalah siswa tidak merasakan manfaat signikan yang sifatnya bisa menambah tingkat kualitas pengetahuan mereka. Agar hal ini tidak terjadi lagi, maka terhadap pelanggaran ketentuan ini Kepala Sekolah akan mendapatkan sanksi yang sangat tegas dan hal ini ditetapkan dengan SK Bupati.

Disamping itu, beberapa hal yang kelihatannya juga dapat diterapkan di kota/ kabupaten lain pada pelayanan bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat diantaranya :

  1. Ditetapkan dengan peraturan Bupati bahwa formasi personil di Puskesmas harus mengikuti standar tertentu, misalkan kecamatan dengan penduduk sekian jiwa maka jumlah tenaga medis dan paramedis serta pegawai pendukung maksimal sekian orang (bukan minimal seperti yang selama ini diterapkan Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan). Selanjutnya jajaran personil puskesmas tersebut dibagi 2 kelompok layanan, yaitu layanan indoor dan layanan outdoor. Kelompok layanan indoor khusus berkantor di puskesmas untuk melayani masyarakat yang datang berobat, sedangkan layanan outdoor melayani masyarakat secara bergerak dari banjar ke banjar dan dari posyandu ke posyandu lainnya;
  2. Posyandu di jembrana disebut sebagai POSDAYANDU, yang mana layanan di tempat tersebut tidak hanya oleh PKK dan Dinkes terkait dengan kesehatan tetapi juga layanan lain seperti kependudukan, penyuluhan masalah pertanian, pertanahan dan lain-lain sektor secara terpadu.

Selain itu, ada juga beberapa hal yang sangat prinsip dari layanan publik yang diterapkan oleh Bupati Jembrana dan dapat diadopsi diantaranya :

  1. Bahwa hampir semua layanan publik yang berhubungan dengan perijinan diterapkan model ”tidak ada temu muka antara petugas pemberi layanan dengan masyarakat yang dilayani”. Dengan cara ini maka main mata antara petugas dengan orang per-orang masyarakat akan dapat dihindari. Secara philosofi model ini mirip dengan implementasi eProcurement yang memutus mata rantai pertemuan antara rekanan dengan panitia pengadaan guna menghindari KKN;
  2. Kabupaten Jembrana tidak melakukan subsidi silang ditataran layanan dengan alasan sangat sulit memisahkan kategori warga miskin atau tidak miskin pada saat memberikan layanan, dan hal ini malah membuka peluang terjadinya penyalahgunaan informasi status oleh oknum anggota masyarakat tidak miskin guna mendapatkan fasilitas yang sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin (dan celakanya hal ini sering didukung oleh oknum aparat birokrasi). Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan layanan publik yang prima bagi semua warga dengan tidak membedakan status ekonomi masyarakat, maka subsidi silang diterapkan pada tataran fiskal seperti pengenaan pajak yang tinggi dan progresif bagi pelaku ekonomi atau pemanfaat konsesi usaha yang biasanya hanya bisa dinikmati oleh para warga yang mempunyai modal besar/ tidak miskin.

KESIMPULAN :

Pemerintah Daerah bisa sangat powerfull untuk memberikan layanan kepada masyarakat daerahnya jika visi dan misi Kepala Daerah dapat diterjemahkan dengan tepat oleh jajaran Kepala SKPD yang menjadi leading sector dari program – program penjabaran visi dan misi tersebut;

SARAN/ REKOMENDASI :

  1. Berbagai pembiayaan program yang kurang terkait / tidak mendukung visi dan misi walikota dibiayai secukupnya saja sesuai standar umum yang dapat diterima masyarakat, sisa potensi anggaran dan sumber daya difokuskan pada pencapaian visi dan misi daerah, misalkan layanan pendidikan dan kesehatan serta penanganan kemiskinan;
  2. Penggunaan sumber daya (anggaran dan SDM pegawai) harus distandarkan agar tidak ada pemanfaatan berlebih yang tidak menghasilkan nilai tambah pada bentuk – bentuk layanan. Lebih baik setiap SKPD/ Unit Kerja memaksimalkan sumber daya yang ada dengan penugasan – penugasan ekstra, otomatis alokasi anggaran operasional yang sudah ditetapkan melalui Analisa Standar Belanja (ASB) akan terbagi ke SDM yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga take home masih tetap bagus.
  3. Guna mengurangi beban biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pendidikan di sekolah negeri, diterapkan Peraturan Kepala Daerah yang melarang/ membatasi pungutan sekolah kepada siswa dengan di-iringi sangsi tegas bagi siapapun yang melanggar;
  4. Diterapkan aturan tegas bahwa sekolah atau Cabang Dinas Pendidikan tidak diperbolehkan mewajibkan/ menyarankan siswa memakai buku diluar buku diktat. Aturan dapat berupa Perda atau Peraturan Kepala Daerah. Materi – materi tambahan pelajaran sudah bisa diakomodasi lewat fasilitas e-Learning yang harusnya segera dipush;
  5. Penempatan tenaga medis dan paramedis di Puskesmas untuk ditinjau ulang mengikuti Standar. Jika kebutuhan di lapangan masih kurang dan penambahan SDM belum memungkinkan, ada baiknya tenaga teknis di Dinas Kesehatan (umumnya adalah dokter, dokter gigi dan sarjana kesehatan masyarakat) dapat turut diterjunkan untuk memberikan pelayanan langsung ke masyarakat, karena pekerjaan-pekerjaan perencanaan dan pengendalian administrasi/ keuangan yang umumnya ada dikantor induk seharusnya secara bertahap diambil alih oleh Sistem Informasi Management (di Surabaya memakai eBudgeting – eProject – eProcurement – eDelivery – eControlling – ePerformance). Konsep layanan puskesmas indoor dan outdoor dapat ditiru untuk mendukung penanganan pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan, seperti penanganan balita gizi buruk.

Demikian informasi tentang hasil bincang dan kunjungan dengan Bapak Bupati yang canggih di Jembrana. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita untuk bisa menerapkan-nya sesuai kondisi khas daerah kita masing – masing.

Salam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s