Bisa pakai “merit system” koq di eProcurement

Hampir lupa kalau punya janji dengan teman lama yang ikutan aktif di sistem eProcurement Surabaya buat njelasin masalah merit point.

Gini, sebenarnya sistem eProcurement kita sudah dilengkapi dengan semua kemungkinan methode pengadaan sesuai Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006, termasuk methode evaluasi dengan merit point. Terakhir ini kalau ndak salah Dinas Pajak melelang paket pekerjaan konsultan reklame dengan methode ini. Jadi mengenai penentuan methode evaluasi tergantung kesepakatan SKPD/ Dinas yang membutuhkan barang/jasa tersebut dengan Gugus Tugas Pelelangan (GTP) yang ada di ULP (Unit Layanan Pengadaan).

Jadi kalau ada paket pekerjaan yang saat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) tampak kalau penentuan spesifikasi barangnya ndak jelas dan rawan dapat barang murah (eks RRT yang sangat kasar “garapane” misalnya he he he) dan mudah rusak ya peserta lelang boleh tanya dan usul untuk lebih fokus tuh spesifikasi-nya. Jadi usul boleh – boleh saja asalkan tidak mengarahkan pada sesuatu/ satu merk tertentu.

Begitu sementara info-nya.

Salam

2 thoughts on “Bisa pakai “merit system” koq di eProcurement

  1. Wah makin canggih ya sistem eprocurementnya.

    Bisa pakai PL nggak ? kalau Pemilihan Langsung bagaimana ?
    Metode Pagu Anggaran sudah di akomodir belum ?
    Kalau misal ada proyek yang didanai selain APBD/APBN bisa nggak diakomodir di sistem eprocurement ? misal ada dana dari Bank Dunia.

    Kemudian ada kemungkinan regulasinya berubah nggak ? kalau berubah bagaimana dengan data yang lama ? kalau ada sistem crash, bagaimana backupnya ?

  2. Kalau PL dilakukan di aplikasi derivatif-nya eProc yaitu eDelivery. Namun data base-nya satu supaya perhitungan SKK dan SKP bisa dipakai juga terhadap penyedia jasa konstruksi yang ikut di lelang maupun di PL. Harapannya biar tidak ada dominasi seseorang dengan perusahaan-nya, kasihan yang lain … (sekarang cari kerja sulit)
    Pemilihan langsung hampir tidak pernah dilakukan di Surabaya, jadi >50 juta langsung lelang.
    Sistem eProc ini memungkinkan saja dipakai untuk penggunaan pengadaan selain APBD, tapi disepakati dulu dengan pihak yang mau makai tadi (barangkali uturan maen-nya ada beda – beda dikit gitu). Regulasi mau di-ubah lagi karena UU 11/2008 tentang ITE sudah terbit. Data lama biasanya akan kami simpan terus (apalagi jika terkait dengan data penyedia), barangkali dibutuhkan oleh pihak – pihak yang berselisih dikemudian hari. Sistem crash ? sudah diakomodir SOP-nya di dokumen sekretariat layanan eProc karena kami sudah dapat sertifikat ISO 27001:2005 tentang Information Security Management System (ISMS) sejak tahun 2007 lalu.
    Trims Invisibleman !

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s