Kontrak pengadaan barang/jasa

Ngomong tentang kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah cukup ruwet juga. Dalam beberapa kejadian, karena isi kontrak tidak jelas maka saat ada perselisihan antar pihak yang berikatan dalam kontrak terjadilah kondisi mengambang dan berlarut – larut. Masalahnya kalau yang sedang di-ikat dalam kontrak tersebut adalah paket pekerjaan barang/jasa publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau akan berefek positif untuk pertumbuhan perekonomian suatu daerah, maka ada sesuatu yang harusnya ada menjadi tertunda kan keberadaan-nya ? Ada beban moral yang gede di sini …

Jadi sepertinya bagi kita yang sering berkaitan dengan masalah kontrak pengadaan ini (misal sebagai Pengguna Anggaran/ PA, Kuasa Pengguna Anggaran/ KPA, PPK/ Pejabat Pembuat Komitmen maupun panitia pengadaan), harus segera berbuat untuk membuat standar bagi content kontrak yang sesuai context dari pengadaan yang dipilih.

Contoh dari cases content kontrak yang perlu di-sinkronkan dengan context pengadaan adalah bagaimana isi point – point kontrak jika methode pengadaan dipilih dengan cara rancang bangun. Apalagi periodesasi pelaksanaan pengerjaan proyek diperkirakan lebih dari 1 tahun (mungkin 2 tahun atau 3 tahun = multi years). Sampai dengan saat ini saya belum menemukan contoh untuk kasus yang persis seperti itu di departemen manapun, bahkan di Departemen PU yang biasa menangani proyek berskala besar. Trus bagaimana kalau ada kejadian seperti ini ?

Menurut pendapat saya (kalau ndak sependapat ya ndak apa-apa he he he, di negeri bebas seperti Indonesia ini setiap orang bebas berpendapat asalkan ada dasarnya), permasalahan tersebut dapat dilihat dari beberapa sudut sebagai berikut :

Sesuai Keppres Nomor 80/2003 pasal 31 ayat (7) disebutkan bahwa untuk kontrak diatas 50 milyar harus memperoleh pendapat dari tenaga ahli hukum kontrak yang profesional sebelum ditandatangani. Bahkan pada penjelasan pasal dan ayat dimaksud disebutkan bahwa untuk memperlancar persiapan penandatanganan kontrak dan “memperkecil resiko yang terjadi pada pelaksanaan kontrak baik secara material maupun finansial”, maka keterlibatan ahli hukum kontrak sudah dimulai sejak penyiapan dokumen pengadaan;

Sebagaimana pengertian dalam UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, pada pasal 16 disebutkan bahwa umumnya layanan jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa perencana, penyedia jasa pelaksana dan penyedia jasa pengawas konstruksi dilakukan oleh tiap – tiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi. Tetapi undang – undang tersebut membolehkan juga dilakukan model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and built) yang disebut sebagai pekerjaan terintegrasi dan pada lampiran Keppres Nomor 80/2003 dan PP 28/2000 disebut sebagai pengadaan dengan rancang bangun;

Sesuai Keppres nomor 80/2003, untuk ”menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan” maka dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi/pemborongan, konsultan perencanaan tidak boleh bertindak sebagai pelaksana pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan kontrak terima jadi (turnkey project) sebagaimana pasal 5 dan penjelasannya (maksudnya pasal 5 di keppres 80/2003). Artinya bahwa model penggabungan pekerjaan perencanaan dan pembangunan (design and built/ rancang bangung) hanya boleh dalam bentuk kontrak terima jadi (turnkey contract/project);

Sesuai Keppres Nomor 80/2003 pasal 30 ayat (5), kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang ditetapkan. Artinya pembayaran dilakukan diakhir masa pekerjaan ketika status fisik sudah 100%;

Jadi disimpulkan kontrak dengan rancang bangun sepertinya proses pembayaran-nya tidak boleh pakai termin, atau dengan kata lain ya bayarnya harus pada saat fisik sudah 100%. Contohnya dimana sih ? ternyata contohnya memang belum ada di instansi pemerintah, tapi konon Proyek Paiton (Pembangkit  Listrik di Jawa Timur) menggunakan methode seperti ini. Ke sana yuk untuk tanya – tanya dan benchmark …, daripada kita salah langkah karena ndak mau belajar dari yang lebih ngerti (sayang belum ada yang kenal nih, ada yang tahu contact person yang bisa dihubungi ?). Trims.

Salam.

14 thoughts on “Kontrak pengadaan barang/jasa

  1. kontrak di Surabaya tidak dibuat manual dengan word processor, akan tetapi langsung cetak melalui aplikasi eDelivery yang dioperasionalkan by WEB. Pak Hadi Haryanto bisa lihat substansi kontrak untuk jasa konstruksi di PP No 29/2000. Isinya di eDelivery Surabaya tidak terlepas dari situ kok.
    Trims.

    • Pak Hady yang baik,
      mohon maaf saya belum sempat membuat format-format yang bisa di-share buat teman-teman di Blog. Namun kalau Pak Hady ada waktu maen ke Surabaya, maka dapat kami tunjukkan yang sudah ada di software eDelivery yang memang dibuat untuk membuat kontrak untuk beberapa jenis kontrak (perencanaan, pelaksanaan untuk konstruksi, pemasokan barang, jasa lain dan lain – lain bentuk kontrak sesuai kebutuhan yang ada) yang dibutuhkan oleh Pemkot Surabaya. Matur nuwun dan sekali lagi mohon maaf, mungkin kalau pas lagi longgar suatu ketika akan saya sempatkan membuat format – format dimaksud. Salam.

  2. Mas Saya Andri dari UPBJJ – UT Mataram, terus terang saja saya agak bingung dalam menyusun dok. pemilihan langsung pengadaan akomodasi hotel dalam rangka wisuda. Karena anggarannya maks. s/d 100 Jt. Apa dibolehkan dengan pemilihan langsung?
    Persyaratannya sebenarnya apa aja ? Saya merasa di UT Pusat agak berbelit belit dan cenderung ditamnah tambahi

    • Maaf sekali baru balas !
      Untuk anggaran dengan pagu diawab 100 juta kalau ikuti Keppres 80/2003 memang bisa dengan pemilihan langsung. Caranya dengan memperbandingkan setidaknya 3 penyedia jasa untuk dipilih yang terbaik dan hal tersebut dilakukan karena pertimbangan waktu dan efisiensi proses pengadaan karena butuh cepat. Coba saja, regulasi dapat menback up … Sukses ya !

  3. Terima Kasih mas Aison…saya mau tanya lagi

    Sebenarnya untuk pencairan Dana PL atau Pemilihan Langsung sesuai Kontrak itu perlu waktu berapa lama sih ?

    • Wah mestinya cepat kalau jajaran administrator proyek/ kegiatan juga cepat dalam bekerja. Setelah keluaran sesuai kontrak dapat dipenuhi oleh penyedia barang/jasa maka secepatnya dapat diajukan tuh pencairan …

  4. Pak, ikut nimbrung nih. ada contoh kontrak untuk konsultan individu sebagai tenaga ahli di proyek konstruksi ga?kl ada dan diperkenankan, saya minta contohnya donk..makasih sebelumnya

    • Pak Dodo yang ganteng (sesuai dengan nama emailnya kan ?),
      mhn maaf saya tidak menyimpan contoh – contoh kontrak, namun jika ingin melihat standar kontrak di pemkot surabaya bisa dengan mengunjungi situs aplikasi eDelivery, tapi buka-nya harus dari surabaya karena situs tersebut sifatnya internal … trims.

  5. mas aison,,, saya teja dari Kabkarimun kepri., apakah disurabaya sudah ada juknis pelaksanaan kegiatan APBD?, kalau ada bolehkah di copy sebagai acuan, atau kami maen kesurabaya? terimakasih.

    • Pak Ferdy, mhn maaf saya tidak bisa menyediakan contoh kontrak di sini, mungkin nanti dapat dilihat di situs IAPI-Jatim.org yg sekarang masih under construction.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s