Kuatir issue KEBANGKRUTAN NASIONAL, yuk diantisipasi bareng!

Ada issue yang cukup menggelitik pada saat kita bersama – sama mengenang 100 tahun kebangkitan nasional. Issue itu adalah “Peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional di-iringi bayang-bayang kebangkrutan Nasional. Segala sumber daya alam dan ekonomi Indonesia nyaris dikuasai pihak asing. Pada saat yang sama, rakyat Indonesia justru masih terjerat kemiskinan dan kebodohan”.

Sik – sik rek, ojok kesusu emosi dengan issue tersebut. Jangan – jangan ada benarnya. Seperti yang yang saya tulis kemarin, bahwa korporasi asing memang sudah bergentayangan di negeri ini semenjak tahun 60-an, dan semakin menancapkan kukunya setelah tahun 70-an. Yaah memang saya masih baru lahir sih saat itu sehingga ndak tahu persis bagaimana kejadian yang sebenarnya. Tapi ada testimoni dari John Perkins yang saat itu memang mendapatkan misi untuk mengeruk kekayaan alam sebesar-besarnya untuk menumpuk modal korporasi – korporasi global di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia tercinta. Detail-nya silahkan baca sendiri bukunya Mr. John Perkins yang sudah beredar versi bahasa Indonesianya.

Trus masalah kemiskinan sepertinya juga belum terselesaikan dengan baik, apalagi BBM benar-benar jadi naik. Keluarga yang beberapa saat lalu posisinya hampir miskin mungkin akan menjadi benar – benar miskin. Sulit memang (tapi bukan nyerah lho rek ! kalau ada tekat pasti ada jalan keluar dibalik suatu kesulitan). Kebodohan ? wah ini sangat relatif . Saya ndak berani menyebut bahwa bangsa ini makin bodoh, tapi kalau dibodohi mungkin saja he he he. Yang jelas indikator sulitnya mencari ilmu agar bisa menjadi pandai dan tidak bodoh makin kelihatan lho. Mau sekolah juga masih bayar mahal. Meskipun Pemerintah sudah alokasikan BOS (Biaya Operasional Sekolah) maupun penunjang lain, masuk sekolah SD, SMP maupun SMU kok ya masih ada uang gedung dan lain – lain yang tidak murah. Apalagi jika mau masuk Perguruan Tinggi. Saya dulu masih beruntung masuk PTN dengan membayar murah, tapi nanti ? Jangan – jangan anak saya ndak bisa kuliah karena sekarang saja masuk PTN sudah bayar puluhan bahkan ratusan juta (karena subsidi pendidikan mulai dicabut karena PTN diarahkan jadi BHMN = Badan Hukum Milik Negara).

Nah agar kita ndak bangkrut beneran harus bagaimana ? Saya rasa ya dimulai dari yang kecil dulu, misalkan dari lingkup kota dulu-lah. Misalkan kota / kabupaten dimana kita tinggal. Kota/ kabupaten tersebut tentunya dapat diartikan milik rakyat yang tinggal di wilayah kota /kabupaten itu kan ? meskipun secara administratif ndak secara harfiah apa – apa yang ada dalam penguasaan pemerintah kota/kabupaten berarti milik pribadi para komponen rakyat/ anggota masyarakat, misalkan milik Pak Badu dan Mas Fulan he he he. Nah agar kota/ kabupaten dimaksud ndak bangkrut maka perlu dilakukan beberapa hal diantaranya :

  1. Semua aset pemkot/ pemkab harus didata ulang. Aset disini bisa berupa tanah, bangunan gedung, jalan dan semua hal yang menurut Undang – Undang adalah dalam penguasaan pemkot/ pemkab. Aset ini harus disertifikat-kan dan pemkot/pemkab harus berani bilang ke BPN ”urusan-nya ndak pakai lama ya Pak BPN !”
  2. Jangan sampai kalau ada aset pemkot/ pemkab yang dipakai oleh pihak lain dalam tataran bisnis, sewanya dihargai terlalu murah. Bisa – bisa nanti saat aset tersebut di-operasionalkan oleh pebisnis tersebut, maka masyarakat akan membayar lebih mahal daripada jika dikelola oleh pemerintah daerah setempat.
  3. Usahakan semaksimal mungkin aset pemkot/pemkab di lokasi yang strategis tidak dilepas kepada pihak swasta dengan harga yang murah sehingga pemkot/ pemkab tidak bisa menggantinya di tempat lain yang nilai strategis lokasinya setara. Lama kelamaan masyarakat ndak akan punya area publik yang bisa dimanfaatkan bersama Yang paling dikuatirkan adalah bahwa jika anggota masyarakat membutuhkan ruang untuk kepentingannya harus bayar ke pihak swasta yang memegang konsesi atas ruang tersebut. Mau tuh seperti itu ? Bisa BANGKRUT kita …
  4. Kita harus kembali ke UUD 45 yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan/ hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, jangan dikonsesikan ke swasta. Stigma yang dimunculkan bahwa pengelolaan aset/ kekayaan alam mending dikelola oleh swasta karena lebih efektif dan efisien harus mulai ditinggalkan. Pandangan bahwa pengelolaan oleh organ negara biasanya tidak efisien, tidak efektif dan cenderung ada kebocoran harus dibuang jauh – jauh. Yang lebih tepat sebenarnya adalah bagaimana mem-profesionalkan pengelolaan aset dan kekayaan negara oleh manajemen yang profesional, bukan dilego ke swasta/ korporasi global, yang seperti ini menurut saya sumber kebangkrutan nasional.

Wis ah, malah ikut – ikut emosi he he he. Kena imbas harga barang – barang yang pada naik nih. Wajah istri di rumah agak jarang senyum kalau pulang dari belanja di warung.

Salam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s