Pembagian peran antara PPK dengan Panitia Pengadaan

Beberapa hari lalu ada sedikit perdebatan antara beberapa teman mengenai pembagian peran antara PPK dengan Panitia Pengadaan. Ini terkait dengan keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang posisinya sekarang relatif independen terhadap PPK dan Kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Yang diperdebatkan antara lain mengenai apakah panitia pengadaan di ULP (yang disebut sebagai gugus tugas pengadaan) boleh merubah spesifikasi pada saat Aanwijzing, siapa yang harus menjawab sanggahan dari peserta lelang, siapa yang berhak melakukan black list pada peserta lelang, dan lain – lain-nya.

Menurut saya atas rujukan regulasi (Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006 serta aturan – aturan yang mendukung), pembagian peran tersebut seharusnya :

  1. Yang mempunyai wewenang untuk menyusun Design Engineering Design (DED) yang didalamnya ada gambar teknis, spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah PPK. Nantinya semua dokumen ini dijelaskan kepada peserta lelang oleh panitia pengadaan dengan terlebih dulu menyesuaikan standar harga yang ada di RAB dengan harga pasar saat lelang akan diadakan. Pada saat Aanwijzing, panitia pengadaan tidak boleh melakukan perubahan spesifikasi atas tekanan peserta lelang kecuali atas persetujuan PPK selaku pemilik pekerjaan dan dimasukkan dalam BA Aanwijzing. PPK dalam menyetujui perubahan spesifikasi teknis harus tetap memperhatikan apakah sesuai dengan fungsi keluaran yang ada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA/DIPA).
  2. Selanjutnya jika ada sanggahan terhadap hasil lelang, maka yang mempunyai wewenang untuk menjawab adalah PPK. Mengapa demikian ? sebab hasil pengumuman lelang yang adalah atas persetujuan PPK meskipun list calon pemenang disusun dan diajukan oleh panitia pengadaan. Bahwa nantinya panitia akan banyak membantu PPK membuat materi jawaban sanggahan adalah soal lain. Jika penyanggah tidak puas atas jawaban sanggahan dan ajukan sanggahan banding (menurut aturan ditujukan ke Kepala Daerah), maka yang berwenang menjawab sanggahan adalah Kepala Daerah. Afdol-nya, konsep jawaban sanggahan banding yang ditanda tangani Kepala Daerah jangan dibuat oleh PPK atau Kepala Satker-nya saja karena Kepala Daerah bisa terjebak mengikuti penafsiran sepihak PPK dan Kepala Satker. Jadi satker lain terkait (misal bagian/ biro hukum, badan pengawas/ inspektorat, bagian/ biro keuangan, dll) harus turut diajak ngomong untuk diskusikan jawaban sanggahan banding agar lebih fair (jangan – jangan panitia pengadaan dan atau satker memang salah penafsiran).
  3. Selanjutnya mengenai black list, siapakah yang berwenang menetapkan ? tentunya dilihat dulu pada tahapan mana peserta lelang melakukan kesalahan fatal sehingga harus di-black list. Semestinya jika pelanggaran masih pada tahapan proses lelang yang ditangani panitia pengadaan (misalnya seperti tidak menyertakan atau memalsukan dokumen jaminan penawaran), maka panitia pengadaan dapat memberikan black list. Tapi jika pelanggaran dilakukan setelah penetapan pemenang, maka yang berwenang mengeluarkan black list adalah PPK-nya.

Okey sementara begini, ntar kita diskusikan lebih lanjut di lain waktu, trims.

Salam.

About these ads

10 gagasan untuk “Pembagian peran antara PPK dengan Panitia Pengadaan

  1. Menurut saya tidak wajib jika KPA di SKPD dijabat oleh Kepala Bidang dan KPA tersebut yang tanda tangan kontrak, toh SPM yang keluarkan adalah Kepala Dinas selaku PA.
    Tapi kalau tidak ditunjuk KPA di Dinas, maka PA (kepala dinas) harus nunjuk PPKm agar proses pengendalian internal bisa jalan. Karena jika tidak akan sangat besar terjadi penyimpangan karena kelalaian atau kesengajaan. Mengapa begitu ? karena dengan kondisi tersebut antara yang bikin kontrak dan yang minta bayar serta yang mengijinkan pembayaran adalah 1 orang. Kalau pas ada setan nempel di hati gimana ??! runyam kan he he he.
    Okey begitu Mas Arief ?
    Trims.

  2. saya punya pertanyaan, apakah kontrak tersebut jika sudah ditandatangani oleh KPA dan tanpa ditandatangani oleh Kepala Dinas apakah tetap sah? karena selama ini PA selalu ada dalam kontrak sebagai pejabat yang megetahui atau menyetujui. mohon dibantu aturannya ada dimana?

    • Yang terhormat Pak Dadan di tempat …
      Menurut kami yang namanya kontrak itu adalah tanda tangan antara 2 orang kontraktan (yang mengadakan perikatan), jadi tidak perlu ada pihak lain lagi yang membubuhkan tanda tangan di kontrak itu selain KPA dengan pihak penyedia barang/jasa. Dan KPA mungkin bisa juga melimpahkan penandatanganan kontrak tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan karena sudah melimpahkan kenapa juga harus membubuhkan tanda tangan hanya sekedar mengetahui. Sudah jelas di Perpres 8/2006 tentang perubahan ke 4 Keppres 80/2003 menyatakan bahwa PPK adalah yang menandatangani kontrak.
      Di tempat kami di Pemkot Surabaya, agar kebimbangan seperti itu tidak berlarut – larut maka dibuat peraturan walikota yang menjelaskan bahwa bentuk kontrak itu adalah begini dan begitu sebagai suatu standar dan diperkuat dengan aturan bahwa kontrak harus dicetak lewat sistem informasi manajemen (software on line) yang redaksionalnya sudah ditetapkan untuk banyak jenis kontrak (tentunya siapa yang bertanda tangan juga sudah dikunci di software tersebut). Begitu Pak kami rasa, mudah-mudahan membantu …
      Salam.

  3. jika terdapat sanggahan, mis : pada gambar dan analisa harga satuan ada material keramik 40×40 tp dalam RAB oleh perencanaan lupa dimasukkan dan rekanan menganggap ini kelalaian panitia,…..apakah sanggahan ini dibenarkan, bukankah seharusnya gambar,analisa harga,dan RAB jika ada yg kurang jelas dpt ditanyakan pada saat aanwizing……mohon jawabannya,trims

  4. mohon tanggapanx; apakah seorang PPK yang tidak terlibat dalam proses lelang dimungkinkan untuk menandatangani kontrak hasil lelang tersebut dengan alasan konrak pelaksanaan di lapangan. Masalahnya begini, Pelaksanaan lelang (PPK & Panitia Lelang) dilaksanakan oleh INSTANSI A, sampe pada proses penetapan pemenang lelang, tetapi pada penandatangan kontrak itu dilakukan oleh PPK dari INSTANSI B. dimana INSTANSI B merupakan lokasi pelaksanaan dari kgtn yg dilelang tsbt. Katanya hal ini dimungkinkan krn panitia lelang sbt merupakan ULP. Mohon bantuan penjelasannya. Trims

  5. 1. Pada satker kami belum ada tenaga/panitia yang memiliki sertifikasi, hanya saja pernah mengikuti bimbingan tentang PBJ dan ada serfikatnya. apakah boleh dipakai untuk menjadi pejabat atau panitia pengadaan?. status hukunya gmn?.

    Thanks.

    • Mas Eros

      Lha itulah ! harusnya panitia dan pejabat pengadaan harus bersertifikat, namun jika tidak ada lagi orang, maka sepertinya Perpres masih memberikan toleransi penerapan-nya, coba cek di Perpres 54/2010 ya !

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s