Hal ikhwal tentang Perubahan APBD

Hari – hari ini pasti di beberapa kota/kabupaten pasti sedang disibukkan dengan penyusunan APBD TA 2009 dan Perubahan APBD TA 2008. Lho apa itu perubahan APBD ? samakah dengan revisi APBN yang sering ditulis dikoran – koran ? Bilamanakah boleh dilakukan perubahan APBD ? apa saja sih syarat-nya ?

Menurut Permendagri 13/2006 jo Permendagri 59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan tentang hal ikhwal perubahan APBD yang secara garis besar disebutkan bahwa syarat perubahan APBD jika asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) seperti proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ada di KUA perlu dirubah.

Sedangkan hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian jika SKPD tertentu mengajukan Perubahan APBD antara lain :

  1. Pengajuan perubahan tersebut masih sesuai dengan tolok ukur kegiatan yang menjadi target kegiatan semula;
  2. Progress pelaksanaan kegiatan/ capaian ouput serta penyerapan anggaran pada saat mengajukan tambahan anggaran harus menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Tidak elok kalau progress penyerapan masih 8% di bulan juli kemudian mengajukan tambahan anggaran yang besar. Jelas performa APBD diakhir tahun akan jeblog karena anggaran yang tidak terserap akan besar;
  3. Jika toh progress penyerapan demikian bagusnya, diusahakan keluaran dari tambahan anggaran baru harus selesai pada akhir bulan desember. Jangan sampai terjadi kegiatan yang tidak selesai gara – gara ada tambahan anggaran dan terpaksa harus ada DPA-Lanjutan di tahun berikutnya;
  4. Jadi tidak dibolehkan ada tambahan anggaran pada saat perubahan APBD yang kemudian terjadi kontrak atas anggaran tersebut dengan masa berlaku kontrak melebihi akhir desember tahun berjalan. Kecuali karena satu dan lain hal yang sifatnya KAHAR (Force Majeur) sehingga kontrak yang semula berakhir desember kemudian molor sampai di tahun berikutnya;
  5. Oleh karena itu biasanya proyek – proyek fisik berskala besar seyogjanya tidak diplot-kan di saat perubahan APBD karena takut penyerapan keuangan-nya tidak lancar dan banyak sisa anggaran tidak termanfaatkan;
  6. Eee … eeeh apalagi ya ?!

Yaah cuma itu yang saya ingat. Kapan – kapan kalau ada yang ingat akan saya tambahkan di postingan ini. OKey atas perhatian dan perkenan membaca tulisan ini saya sampaikan terima kasih.

Salam.

16 thoughts on “Hal ikhwal tentang Perubahan APBD

  1. Mas, numpang ngomentari ya. Saya mau diskusi tentang SILPA.

    Ada satu hal yang perlu diperhatikan. Perubahan APBD semestinya tidak berkaitan dengan realisasi anggaran (progress pelaksanaan anggaran) tahun berjalan. Salah satu alasan dilakukannya perubahan adalah karena adanya perubahan ASUMSI, yakni asumsi-asumsi yang dibuat waktu menyusun APBD murni. Salah satu asumsi dimaksud adalah SILPA di tahun berjalan ketika APBD disusun.

    Misalnya, perubahan APBD tahun 2008 dilakukan salah satu karena adanya perbedaan antara SILPA dalam (Perda) APBD 2008 dengan SILPA dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2007 yang telah diaudit oleh BPK. Perbedaan SILPA antara yang direncanakan dengan yang seungguhnya terjadi boleh dialokasikan dalam APBD-P (karena biasanya SILPA yang riil lebih besar).

    Hal tersebut perlu disikapi secara hati-hati agar tidak terjadi perilaku moral hazard di SKPD saat membuat usulan kegiatan di PABD-P yang berasal dari “penggelembungan” anggaran SKPD dalam APBD murni sehingga bisa dilakukan pergeseran-pergeseran (virement) dalam APBD-P. Jadi, semestinya peluang untuk melakukan “penitipan” dalam APBD murni (untuk digunakan dalam APBD-P) bisa diminimalisir.

    Jika terjadi SILPA selama tahun berjalan, maka SILPA tersebut akan digunakan pada perubahan APBD tahun yang akan datang. Contoh: untuk SILPA yang terjadi selama 2 Januari s/d 31 Juli 2008 ini, akan digunakan (direalokasikan) pada APBD-P tahun 2009. Artinya, SILPA yang terjadi karena pelampauan pendapatan dan penghematan belanja selama Jan-Juli tidak digunakan dalam APBD-P 2008. APBD-P 2008 akan memuat SILPA riil tahun 2007…

    Beberapa daerah sudah membuat kebijakan seperti ini. Kalau tidak salah kota Balikpapan adalah salah satunya. Di sana diterbitkan Peraturan Walikota yang juga mengatur tentang perubahan APBD…

    Mohon ma’af kalau salah, mas.🙂

  2. Mas Syukriy, tentang masalah progress pelaksanaan kegiatan (penyerapan) tahun berjalan dari SKPD di Surabaya dipantai terus dan menjadi salah satu pertimbangan jika SKPD mengajukan tambahan anggaran pada saat Perubahan APBD (sekitar bulan juli-agustus) dengan argumentasi bahwa capaian target kinerja program dan kegiatan yang menjadi leading sector mereka harus ditingkatkan atas dasar ini dan itu (memang boleh menurut pasal 155 ayat (3) Permendagri 13/2006)). Tapi ya itu mas, sering – sering usulan tersebut ndak realistis dari sisi penyelesaian di akhir desember. Sehingga TAPD sering meng-cut dengan alasan bahwa progress pelaksanaan/ penyerapan yang ada masih rendah kok mau macam – macam he he he. Kesian Kepala Daerah ntar kinerja-nya jeblog.
    Trus pergeseran antar rekening belanja juga kita wadahi karena ternyata kami kadang mendapatkan rekomendasi BPK atas APBD tahun sebelumnya yang keluarnya biasanya bulan mei – juni bahwa pembebanan alokasi belanja tertentu agar dialihkan ke rekening lain yang menurut BPK lebih pas. Nah dari pada tahun berjalan masih tetap dan nanti akan jadi temuan di tahun berikutnya maka saat Perubahan APBD inilah moment yang pas untuk pembetulan. Begitu Mas jalan pikiran kita yang tiap tahun harus selalu deg deg-an karena kuatir salah he he he (salah administrasi trus bisa diseret – seret ke masalah hukum Mas, kadang kalau sudah suntuuuuk … rasanya pingin pindah jadi PNS dosen aja seperti Mas Syukriy, mungkin hati lebih tenang untuk bekerja dan mengabdikan diri …,trus bisa disekolahin lagi he he he, bisa tambah pinter kan ?!)
    Tentang konsep SILPA, trims banget atas masukannya ya dan sama sekali ndak salah kok, sip !!!.
    Salam.

  3. apakah perubahan anggaran itu identik dengan penambahan anggaran atau penggelembungananggaran, apa tidak menutup kemungkinan untuk mengadaka pengurangan anggaran????

    • Mas Budi yang baik …
      Setahu saya perubahan anggaran tidak harus menambah lho !? Bisa menggeser alokasi anggaran antar kegiatan atau antar SKPD, dan bisa juga mengurangi anggaran. Cuman biasanya Pemda – pemda bersamaa DPRD tuh biasanya orientasi ke nambah anggaran melulu he he he.
      Salam kenal …

  4. mas,mau tanya nie, kalo utk bidang2 Skpd yg baru terbentuk yg anggaranya blm ada di Apbd 2009,ng-input ke P-apbd (abt) gmana?

    • Maaf baru Balas Nih Mbak Leli,
      Oh ya ini pasti karena re-strukturisasi organisasi atas PP 41 ya ?! saya rasa ya saat Perubahan APBD bisa diajukan tambahan anggaran yang kiranya dibutuhkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi baru tersebut. Bisa jadi atas kegiatan yang sudah diada ditambahkan anggaran atau membuat tambahan kegiatan baru dengan anggaran baru, tentunya kegiatan baru tersebut disebutkan dulu pada KUA dan PPAS Perubahan APBD.
      Begitu Mbak pendapat saya, mudah-mudahan ada manfaat.

  5. Kami lagi bingung menyusun RKPD Tahun 2010 yang mengikuti format baru, apalagi RPJP dan RPJM daerah kami belum ditetapkan (sudah 7 bulan kepala daerah dilantik) sehingga bingung menentukan program/kegiatan prioritas. Mungkin bapak punya tips untuk membantu kami.

    • Aduh Pak Syarifullah, saya agak kurang banyak belajar tentang format RKPD baru nih. Kalau Bapak berminat mungkin bisa saya kenalkan ke teman lain dari UGM yang aktif utak atik masalah begini. Kalau iya ntar saya kasih kontak person deh. Saya tunggu konformasi-nya. Trims.

  6. di kabupaten kami biasanya pengesahan perubahan apbd setiap tahunnya dilaksanakan bulan 10, tapi perubahan Papbd ditahun 2009 dipercepat dan informasinya bulan agustus, Pengesahan perubah apbd masih dilakukan oleh anggota dprd periode 2004-2009 dan akhir jabatan dprd tsb 2 september 2009, saya melihat ada indikasi permainan dprd lama dengan pemkab dengan memuluskan perubahan apbd 2009, agar dprd lama masih bisa memanfatkan moment ini di akhir masa jabatannya, apakah ada undang2 yg mengatur tentang waktu pengesahan papbd ini? apa yg harus sy lakukan sebagai anggota caleg terpilih yg rencananya dilantik 2 september 2009 untuk mencancel rencana ini? sebagai info dprd baru ini diisi 90 % wajah baru? mohon penjelasannya?

    • Yth Bapak Dodimadina (Pelopor),
      mohon maaf baru sempat balas komentarnya. Pak, setahu saya perubahan APBD itu hanya bilang batas akhir pengesahan-nya paling lambat bulan tertentu. Jadi lebih cepat ya lebih baik. Bapak bisa melihat lebih jelasnya di Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
      Demikian yang bisa saya sampaikan Pak, salam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s