eGovernment, bisakah diterapkan ?

Kemarin saya mengisi semacam kuliah tamu di Universitas Surabaya (Ubaya) untuk adik – adik mahasiswa jurusan teknik informatika dan jurusan sistem informasi untuk topik eGovernment. Menurut kolega kerja yang menjadi dosen di jurusan tersebut, adik – adik mahasiswa tersebut masih awam tentang eGov, maksudnya bahwa mereka tidak tahu bayangan sama sekali bahwa di instansi pemerintah juga bisa diterapkan Information Technology (IT), bahkan di beberapa kantor sudah sangat maju implementasi IT-nya.. Dalam bayangan mereka kantor pemerintah itu ya tempat mengurus KTP dan harus datang sendiri dan harus bayar tips ini itu biar lancar, duuuh … kesian deh kami di pandang sebelah mata oleh para generasi muda bangsa he he he.

Akhirnya saya jelaskan di acara tersebut bahwa pemerintah daerah di kota mereka paham betul bahwa saat ini adalah era-nya DIGITAL ECONOMY. Menurut Turban, pada era ini “… conducting business in the digital economy means using web-based system on the internet and other electronic network to do transactions electronically …”. Saya sampaikan bahwa teman – teman birokrasi di Pemkot Surabaya sadar betul bahwa kalau ingin birokrasi ini tetap survive dalam melayani masyarakatnya maka harus juga memposisikan diri seperti pelaku lain di dunia global dalam bertransaksi yaitu menggunakan sistem elektronik menggunakan web base. Mereka bertanya apa saja sih transaksi yang dilakukan oleh Pemkot ? Saya jelaskan bahwa hampir semua lini dalam proses birokrasi terdapat transaksi yang sifatnya berkaitan langsung dengan uang maupun tidak. Nah, penggunaan sistem informasi secara elektronik, khususnya yang berbasis web untuk melaksanakan proses administrasi dan layanan publik oleh instansi pemerintah …inilah yang dikenal sebagai electronic government atau sering disebut eGov.

Yang menjadi benchmark kami untuk diterapkan di sistem eGov ya aplikasi – apikasi yang mendunia saat ini. Kami sangat ter-inspirasi dengan konsep ERP (Enterprise Resource Planning) yang mana sistem ini “attempts to integrate all departments and functions across a company onto a single computer system that can serve all those different departments’ particular needs …”. Seperti yang pernah saya jelaskan di beberapa postingan lalu, dari konsep ERP inilah muncul produk unggulan yang kami create dengan segala daya upaya yang kami beri title GRMS (government resource management system). Di dalam GRMS ini kami integrasikan eBudgeting – eProject – eProcurement – eDelivery – eControlling & ePerformance dalam satu kesatuan sistem informasi yang dapat melayani semua satker.

Salah satu audience ada yang bertanya tentang infrastruktur eGov. Terhadap pertanyaan ini saya jelaskan bahwa pengembangan e-government disuatu lembaga pemerintah, dilandasi oleh 4 (empat) infrastruktur utama, meliputi:

1. Suprastruktur e-government yang memuat antara lain e-leadership, SDM dan peraturan;

2. Infrastruktur jaringan yang memuat antara lain protokol komunikasi, topologi, teknologi dan keamanan.

3. Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data, format data, data sharing, dan sistem pengamanannya.

4. Infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain aplikasi layanan publik, aplikasi antar muka (interface), dan aplikasi back office.

Termasuk yang menjadi perhatian peserta kuliah pagi itu adalah mengenai kendala dan solusi apa yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya saat implementasi sistem eGov. Pertanyaan ini saya jawab sebagai berikut :

1. Perubahan budaya kerja dari manual ke elektronik;

2. Kekuatiran kehilangan kesempatan berkarir dengan model bekerja yang baru;

3. Mental “PNS gaji kecil tapi ceperan banyak” yang cenderung membuat jalur proses sendiri yang rumit (membuat banyak meja untuk urusan …);

4. Tenaga di bidang ICT di lingkup Pemda masih sangat langka

5. Data base masih jalan sendiri – sendiri, bahkan sebagian besar masih paperbase bukan paperless

Sedangkan solusi yang kami terapkan di Pemkot Surabaya antara lain :

1. Pemaksaan proses bisnis tertentu yang dikaitkan dengan kepentingan organisasi;

2. Pembuatan aplikasi SIM dilakukan sendiri melibatkan programmer internal + outsourcing (karena System Analys dari konsultan sering kesulitan menemukan apa maunya org internal);

3. Pemakaian beberapa software non lisensi seperti linux, postgress SQL dll untuk support;

4. Pembuatan infrastruktur jaringan antar Satker;

Ya begitulah cerita tentang pengalaman saya pertama kali ketemu adik – adik mahasiswa yang masih murni dan tidak aneh – aneh kalau tanya. Beda banget kalau mengisi seminar/workshop yang selama ini sering saya lakukan dan peserta-nya adalah para PNS, isi pertanyaan-nya tendensius terus he he he.

Okey, salam.

8 thoughts on “eGovernment, bisakah diterapkan ?

  1. Ass wr wb..bersyukur sy bisa mampir di blog P Agus ..banyak hal bermanfaat yg bs sy timba..btw..ini jg utk tambal sulam yg sdg daplikasikan diktr ..ok lain kali sy akan mampir lagi Pak..smg sll dilimpahkan ilmu yg bermanfaat.. Salam utk kelg

  2. Alhamdulillah jika MbakYuli merasa ada manfaat. Saya senantiasa akan siap berdiskusi tentang apa yang menarik perhatian Mbak Yuli atas apa yang saya posting.
    Sampai ketemu lagi di blog ini, trims.

  3. Assalammualaikum. wrr.wbb. begini Pak Haji, Rustam mengambil tesis “Penerapan Time Sheet Based dalam rangka peningkatan Kinerja Aparatur” di Kabupaten Sumbawa. rustam membaca artikel Bapak mengenai renumerasi pemberian tambahan penghasilan PNS, dari Rustam terinspirasi untk membuat tesis mengenai hal tersebut, karena di Sumbawa sudah diterapkan dengan nama “kartu kendali” yang wajib di isi oleh semua PNS, mulai dari jam masuk kerja, pokonya semua kegiatan PNS harus ditulis, dari situ akan dihitung berapa porsen PNS tersebut bisa memperoleh penghsilan tambahan. dari disarankan untuk membuat judul bukan bukan dengan kartu kendali tapi Time sheet based (pengukuran kinerja berbasis laporan harian. sampai saat ini Rustam belum mendapat landasan tori yang kuat mengenai time sheet based itu sendiri, oleh karenanya Rustam mo minta tolong kalau ada bahan atau referensi menegnai time sheet tersebut. tam sudah ke KPK belum berhasil tuk mendapat bahan, trima kasih sebelumnya, Wassalam.

    • I see Dik Rustam, saya rasa apa yang sudah dikerjakan oleh Kabupaten Sumbawa okey banget. Kalau di Surabaya belum semua SKPD melakukan hal tersebut, masih beberapa SKPD/ Unit Kerja yang melaksanakan uji coba dengan prinsip yang sama di Sumbawa tapi sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen (sebagai bagian dari sistem ePerformance). Mengenai landasan theori-nya ya tidak kami pikir-kan dalam – dalam karena sedang tidak kuliah he he he. Tapi paling ndak landasan hukumnya ya ada yaitu Permendagri 13/2006, khususnya tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil. Oh ya, saya rasa berbagai theori terkait dengan kinerja sangat banyak dikuasai oleh Bapak – Bapak di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (MenPAN), cobalah kontak – kontak kesana. Tapi kalau melihat praktek-nya silahkan maen di tempat saya. Begitu ya, mudah-mudahan segera mendapatkan apa yang dibutuhkan, salam.

  4. Sama – sama Dik Rustam, semoga sukses ya studynya dan segera dapat bertugas di instansi pemerintah yang cocok dengan kemampuan dan minat-nya, amin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s