Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa part 3

Tentang bentuk – bentuk kontrak pengadaan barang/jasa sesuai model imbalan-nya saya rasa perlu untuk diposting. Mengapa ? Dengan melihat banyaknya bentuk pekerjaan yang dilakukan, ternyata tidak selalu mempunyai model kontrak sama. Disamping itu bentuk/ model kontrak ini membedakan betul antara satu bentuk dengan bentuk lainnya dari sisi mekanisme pembayarannya.

Sesuai keppres 80/2003 Pasal 30 disebutkan bahwa berdasarkan bentuk imbalannya kontrak pengadaan barang/ jasa dapat dibedakan menjadi :

1. Kontrak lump sum, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
2. Kontrak harga satuan, yaitu adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/ unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
3. gabungan lump sum dan harga satuan, yaitu kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.
4. Kontrak terima jadi, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/ konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
5. Kontrak persentase, yaitu kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/ pemborongan tersebut.

Nah, sekarang coba kita perhatikan pekerjaan yang model bagaimana akan cocok dengan bentuk – bentuk kontrak yang tersedia.

Misalkan ada pekerjaan normalisasi/ pengerukan saluran yang sering-seringnya sulit mengetahui volume tepatnya, maka kontrak harga satuan lebih pas. Meskipun kontrak atas pelelangan ketemu nilai katakanlah 100 juta, tapi ada ukuran perkiraan volume sekian satuan. Jika di lapangan ternyata volume terukur yang telah diverifikasi pengawas ndak sampai perkiraan yang ada di kontrak, ya nanti bayarnya sebatas volume yang diakui saja.

Kalau pekerjaan pembangunan rumah yang sudah tertentu volumenya maka kontrak lump sum lebih cocok. Barangkali agak lain kalau rehab atau pemeliharaan gedung yang terkadang volume yang direncanakan tidak sama persis dengan yang harus dikerjakan di lapangan, maka kontrak harga satuan bisa menjadi pilihan.

Yang lebih seru sepertinya adalah kontrak terima jadi (turn key project). Konon sampai saat ini belum ada proyek di instansi pemerintah yang memakainya. Memang enak secara resiko di pemilik pekerjaan (resiko kecil). Namun cukup rumit di penyedia barang/ jasa-nya. Yang repot sampai dengan saat ini belum pernah diterbitkan contoh atau kontak standar oleh Departemen PU yang merupakan leading sector pekerjaan – pekerjaan konstruksi. Tapi kalau mau cari best practice-nya bisa ke proyek – proyek pembangkit PLN atau manufactur baik milik pemerintah maupun swasta.

Okey, sementara segitu dulu. Kalau ada perbedaan pandangan bisa kita diskusikan, bisa jadi saya yang kurang pas karena terlalu berkaca mata apa yang selama ini diberlakukan di Surabaya.

Salam.