Keppres 80/2003 akan direvisi total ?

Minal Aidin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan batin atas segala perbuatan dan ucapan (termasuk tulisan/ postingan di-blog ini kali yee) di masa lalu. Semoga Amal ibadah yang masih tertatih – tatih dan belajar ini mendapatkan Ridlo Allah meskipun dikit, amin.

Hari ini baru masuk hari pertama setelah cuti bersama lebaran dan buka internet setelah beberapa hari ini isinya cuman maen sama anak – anak dirumah dan silaturahmi ke Orang Tua, Kerabat dan para sahabat. Baru sempat baca koran dan ngobrol – ngobrol dengan teman dikantor dan eeh, di Harian Kompas tanggal 6 Oktober 2008 ini ada berita cukup menarik tentang Langkah Kebijakan untuk Mengantisipasi Dampak Krisis Ekonomi AS (Negerinya para Koboi).

Di halaman utama harian tersebut di-ilustrasikan grafis yang cukup menarik tentang langkah kebijakan yang akan diambil pemerintah di sektor riel dan sektor moneter. Saya ndak cukup tertarik dengan sektor moneter karena ndak begitu ngerti he he he. Nah yang saya rasa nyata efeknya untuk menggerak-kan ekonomi ya sektor riel dan kami di Pemda biasanya ya bergerak di hal – hal yang ada hubungannya dengan sektor riel.

Menurut ulasan di koran tersebut, sektor riel yang akan dibenahi terdiri dari 6 langkah dan yang pertama adalah : Mendorong percepatan belanja pemerintah dan penyerapan anggaran dengan merevisi keppres 80 tahun 2003 (pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah) untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah” .

Nah tuh, akhirnya pemerintah pusat sepakat juga bahwa keppres 80/2003 masih perlu penyempurnaan agar penyerapan keuangan lebih kencaaang he he he. Jadi memang betul-lah bahwa di saat pemberantasan korupsi sedang giat-giatnya dilakukan dan prosedur pengadaan di keppres 80/2003 dijadikan rujukan penegak hukum untuk mencari panitia pengadaan dan PPKm yang dapat dikenakan pasal korupsi, maka mereka semua jadi tiarap. Mending ndak usah ada pengadaan yang penting ndak ada resiko mampir ke hotel prodeo. Ditegur pimpinan atau sampai dimutasi-pun okeylah asalkan nama baik diri dan keluarga tidak rusak gara – gara persepsi yang beda mengenai prosedur yang ada di keppres 80/2003. Maksudnya ? Ternyata para penegak hukum (penyidik) juga ndak semuanya bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. Sehingga, seringkali jika ada sedikit masalah yang tidak pas dalam prosedur pengadaan (karena di keppres sendiri juga ada beberapa ketentuan yang saling bertabrakan), penyidik langsung meng-kaitkan dengan pasal – pasal di UU Tipikor yang memang sudah menjadi keahlian-nya, alamaaak !!! Merinding disco nih !?

Nah, kita semua berharap agar revisi Keppres 80/2003 nantinya bisa lebih memberikan kepastian tentang prosedur pengadaan dengan langkah – langkah yang lebih sederhana dan tidak menciptakan pintu – pintu kemungkinan kesalahan administrasi yang bisa diseret – seret ke arah pidana korupsi (karena beberapa kasus kesalahan administrasi adalah karena kekurang-pahaman panitia pengadaan atau PPKm atau petugas administrasi lainnya, meskipun beberpa yang lain tampaknya memang berniat untuk melakukan penyimpangan).

Saya rasa policy pemerintah pusat di bawah koordinasi Bu Sri Mulyani bisa bener – bener mewujudkan revisi keppres pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut menjadi lebih sempurna, dan tentunya LKPP pasti akan total mencurahkan segala daya upayanya untuk menyempurnakan sistem yang ada (karena beberapa saat lalu beberapa pejabat LKPP menyampaikan akan merencanakan ada revisi keppres 80/2003). Syukur – syukur dalam revisi keppres tersebut dapat diatur tentang pelaksanaan eProcurement, sehingga lebih ada kepastian hukum guna melengkapi substansi UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disahkan beberapa waktu yang lalu.

Akhirnya jika pengadaan barang/jasa menjadi lebih mudah dan aman bagi panitia pengadaan dan PPKm serta kompetitif bagi para penyedia barang/jasa, maka penyerapan keuangan akan lebih tinggi dan berarti peredaran uang di masyarakat makin banyak dan pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tul ndak ?! akhirnya ?  Ya mudah-mudahan negeri kita ndak terimbas ekonomi yang memburuk di negerinya “Om Bush” .

Okeylah mari kita doakan Bapak – Bapak di LKPP bisa segera merealisasi-kannya, amin.

Salam.

14 thoughts on “Keppres 80/2003 akan direvisi total ?

  1. Minal Aidin Wal Faidzin Pa Agus.. Mohon Maaf Lahir Batin..
    Saya juga sempet kaget dengan kabar revisi total keppres 80/2003, kekhawatiran saya adalah apabila revisi total itu akan mengganggu sistem eProcurement yang sedang kita jalankan sekarang ini… tapi kita kan harus tetap optimis dan saya sependapat dengan Bapak semoga revisi nanti justru mempertegas kekuatan hukum dari sistem eProcurement..

    Syukur-syukur Keppres ini juga memasukkan UU ITE dan PP terkait sebagai konsideran sehingga akan mempercepat penyempurnaan sistem eProcurement yang kita gunakan sekarang..

    Sebagai bahan informasi hasil kerja keras kita semua, akhirnya Kab. Banjar bisa mendampingi Pemkot Surabaya dalam ajang egov award 2008… bagi kami kalah menang bukan lah masalah. Yang terpenting sistem eproc kita memperoleh pengakuan karena saya lihat dari 9 Kabupaten Kota untuk kategori eProcurement hanya sistem eproc yang kita pakai yang masuk penilaian… Alhamdulillah.. ini semakin menguatkan tekad untuk terus menyempurnakan sistem..

    Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih kepada tim eproc Pemkot Surabaya atas segala dukungannya… terus support kami ya pa..🙂 Salam

  2. Taqoballahu minna wa minkum, Minal Aidin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan batin.
    Ya mudah – mudahan apa yang akan terjadi adalah seperti yang Mas Samsul harapkan dan saya harapkan pula, dan pf buat Banjar ya !!! Saya juga dengar dari Bu Dinar mengenai kiprah Banjar di eGov yang katanya melesat dengan cepat karena komitmen yang tinggi dalam implementasi eProc.
    Tentang sistem yang tentunya selalu ditemukan ketidaksempurnaan ya akan kita benahi sama – sama Mas. Sistem jadi sangat rumit karena proses bisnis yang harus diakomodir atas peraturan yang melingkupi pengadaan, pengelolaan keuangan dan sejenisnya sangat banyak dan sering sekali berganti. Tapi saya optimis, jika teman – teman di banyak departemen, propinsi, kota/kabupaten bisa mempunyai semangat seperti Banjar (menurut Bu Dinar sudah lelang lebih 100 paket he he he) dan mau saling share untuk bersama – sama memperbaiki keadaan, maka negeri ini Insya Allah akan segera bangkit dari keterpurukan, amin.
    Salam buat Pak Kabag dan teman – teman lain ya.

    • Wah, itu yang saya tidak tahu. Menurut Pejabat dari LKPP sebagai leading sector Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diusahakan tahun ini atau paling tidak tahun depan (2009). Kita tunggu saja …

  3. Ping balik: Lagi-lagi proyek tidak selesai tepat waktu « http://agusskacaribu.net

  4. Kalau Pengadaan Barang Berupa Pembangunan Gedung Milik Pemerintah mana yang lebih baik dan efisien yang bisa menguntungkan bagi Pemerintah setempat. Memekai cara BOT Atau sistim Mengelola Sendiri / Kita dari Pemda Setempat yang Membangun Ruko tidak di BOT. kan bisa lebih Baik.

    • Pak Budi di Jambi,
      saya rasa memilih BOT dengan uang dari investor atau menggunakan dana APBD (membangun sendiri dan di-operasikan sendiri) adalah terserah masing – masing instansi. Kalau tidak ingin ada resiko dalam penganggaran dan pelaksanaan, tapi output bisa terwujud dan dimanfaatkan masyarakat namun pemerintah tidak mendapatkan hasil langsung atas investasi berupa retribusi atau sejenisnya ya mending pakai BOT. Tapi kalau APBD berlimpah dan yakin proses penganggaran bisa lancar dan pelaksanaan bisa aman tidak bermasalah (karena biasanya nilai investasi besar) maka silahkan pakai APBD. Nantinya Pemda bisa mendapatkan retribusi langsung. Coba dilakukan analisa untung ruginya dan selamat memilih Pak, sukses ya dan salam.

      • MEMANG sebaiknya keppres 80 2003 sebaiknya di revisi saja karna pengacuan yang sebenarnya tidak bisa benar-benar maksimal apabila di terapkan di daerah apalagi seperti kami di wilayah utara kaltim wewenang seorang pejabat lebih kuat dalam mengatur setiap pelelangan barang dan jasa jadi bagaimana kah pemerintah menciptakan persaingan yang kompetitif kalau intervensi sang pejabat lebih kuat dari pada kepres, jadi acuan penyedia jasa adalah siapa yang kuat lobi kepejabat di lah sang pemenang tender bahkan telpon pejabat pun bisa menggugurkan sang pemenang tender alias di suruh mundur., lantas dimana kekuatan keppres sebagai acuan lelang?…..retribusi hanya untuk pejabat bukan untuk rakyat

      • Waduh Pak Purwanto rupanya sudah sangat gemes atas situasi yang ada ya ?! Ya memang Pak, keppres perlu penyempurnaan agar bisa lebih efektif lagi, namun semuanya ya tetap berpulang kepada pejabat yang nantinya harus mengamankan pelaksanaan regulasi terkait pengadaan barang/jasa tersebut di departemen atau pemda di negeri ini. Di Surabaya meskipun masih pakai keppres 80/2003 tapi pelaksanaan pengadaan relatif sudah banyak perbaikan dengan penerapan eProcurement dan Pembentukan ULP. Mudah-mudahan di tempat Bapak juga akan segera melakukan perbaikan besar-besaran untuk pengadaan barang/jasa agar makin transparan dan akuntable … amin.

  5. bagaimana saya membuat spk untuk pekerjaan perbaikan kendaraan dinas roda4 dengan nilai pagu 30 Juta terus persyaratan perusahaan hanya memiliki SIUP TDP NPWP dan Domisili apakah bisa dilaksanakan dengan penunjukan langsung terima kasih

    • Pak Suryana yang baik …
      pokok-nya dengan nilai dibawah 50 juta Bapak bisa PL, bahkan pada draft Perpres yang baru rencananya batas maksimal untuk PL adalah 100 juta …so, lanjutkan saja Bapak ! Salam dan semoga lancar tugasnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s