KPK meminta lelang harus pakai eProc

Hari ini di koran Jawa Pos halaman 12 diberitakan bahwa KPK melalui Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah menjadi bidikan KPK. Maka dari itu agar tidak terjerat korupsi, KPK meminta seluruh instansi pemerintah menerapkan sistem electronic procurement (e-proc) untuk tender proyek tersebut. KPK menyimpulkan bahwa sistem eProc ini cukup efektif untuk mengurangi pertemuan antara panitia pengadaan dengan rekanan. Karena itu instansi pemerintah harus memprioritaskan program tersebut dan meminta bantuan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa instansi pemerintah di pusat dan daerah agar segera ke LKPP untuk dapat difasilitasi meng-implementasi-kan sistem eProc. Kebetulan minggu lalu saya ketemu dengan Pak Ir. Ikak dari LKPP pada acara workshop tentang Supply Chain Management (SCM) pada sektor publik yang mana Beliau menjadi salah satu nara sumber. Kepada Beliau saya sampaikan bahwa sebenarnya banyak sekali Pemda Propinsi maupun Kabupaten/Kota yang sudah berinisiatif implementasikan sistem eProc meskipun belum diwajibkan oleh KPK. Dan tim dari berbagai Pemda yang telah berkunjung ke Pemkot Surabaya untuk study banding atau mempelajari sistem eProc sudah saya arahkan ke LKPP guna menindaklanjutinya, tapi bingung harus ketemu dengan siapa. Mendengarkan hal tersebut kontan Pak Ikak berjanji akan mensupport pemda – pemda tersebut agar segera bisa menerapkan sistem eProcurement yang telah disiapkan oleh LKPP.  Insya Allah dalam waktu dekat berbagai Pemda tersebut akan dipertemukan dengan tim teknisnya Pak Ikak untuk mendapatkan penjelasan awal guna persiapan implementasi sistem eProc yang dikembangkan oleh LKPP.

Semoga tahun 2009 menjadi tonggak bersejarah implementasi sistem eProcurement secara luas karena sudah ada yang mewajibkan pakai eProc yaitu KPK, kemudian ada instansi pusat yang bertugas memfasilitasi implementasi-nya yaitu LKPP dan ternyata instansi pemda banyak sekali yang berminat. So pasti, gayung bersambut-lah. Yang jelas Pemkot Surabaya akan tetap menerima diri sebagai tempat study banding dan benchmark bagi instansi pemerintah manapun yang ingin pelajari eProc karena sudah melaksanakan mulai tahun 2004. Jadi sudah tahu susah dan senangnya …

10 thoughts on “KPK meminta lelang harus pakai eProc

    • Sampai kelamaan tidak sempat jawab buat Mbak Diane !
      Ya, e-Controlling bukan fungsi inputan namun hanya membandingkan progress yang dilakukan di e-Delivery dengan perencanaan di e-Project. Ada sih sedikit menu yang sifatnya input tapi bukan data namun alasan – alasan sebagai klarifikasi atas progress yang telah dicapai.
      Sekali lagi mohon maaf baru terjawab …
      Salam.

  1. Trus gimana pa tanggapan Pa Ikak dan LKPP tentang sistem eproc yang kita aplikasikan apakah nanti diadakan Sentralisasi dan penyeragaman aplikasi atau hanya dilakukan pembangunan suatu sistem yang mendukung interoperability antara sistem eproc yang selama ini berjalan.. sistem Pemkot Sby, Dep PU dan LPSE…
    Kalau saya si lebih setuju yang kedua karena toh sistemnya semua mengacu pada perundang-undangan yang sama Keppres 80, UU ITE dll….
    Malah lebih bagus lagi kalau diadakan forum bersama pengguna aplikasi eproc yang difasilitasi LKPP sehingga akan terbangun database pendukung implementasi masing2 aplikasi seperti database penyedia dan lainnya…

    • Betul Mas Samsul, Pak Ikak bilang yang kedua itulah yang akan dilakukan. Ntar bantu ya, kira-kira bulan maret ini kalau SCM di Surabaya sudah mulai bisa jalan ntar kita laksanakan langkah kedua tersebut. Kita tunjukkan kita sangat akomodatif untuk membangun sistem eProc yang terpadu secara Nasional dan bisa menjadi mitra LKPP yang baik. Oh ya Pak Ikak baru sembuh dari sakit sehingga belum bisa di-ajak ngebut – ngebut lagi he he he. Sapalah Beliau di Blog atau hp-nya …
      Salam.

    • Ya harus dicoba Kang Ton ! birokrasi kita setapak demi setapak harus memperbaiki diri dari dalam (atas inisiatif sendiri), kalau tidak maka masyarakat dan keadaan yang akan memperbaiki dengan paksa dan itu lebih ndak menyenangkan he he he (dari dulu kan kalau dipaksa ndak enak) … Saya yakin Ngawi pasti akan kearah itu ndak lama lagi. Salam.

  2. alhamdulillah mas, setelah kunjungan ke tempat sampeyan, aku langsung smangat dan sdh aplikasikan eproc sesuai saran ikut ke LPSE jabar, sebab klo aku hrs bangun sendiri gak kuat SDM ku dan Biayanya. ternyata di jabar hanya ada 3 Kab yg pake eproc LPSE dan 3 yg sdh ikuti punya surabaya. setuju skali pake eproc, para penyedia jasa/barang terpaksa ikut dan lelang jadi gak ribut2 dan gak perlu bawa brimob tuk jaga kotak penawaran haa…. bravo berati sdh sejalan gitu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s