Supply Chain Management untuk sektor publik

Lamaaa sekali tidak posting.  Jadi ingin cerita sedikit tentang perkembangan terakhir apa yang sedang dikerjakan teman-teman di Pemkot Surabaya, yaitu implementasi Supply Chain Management untuk sektor publik yang sudah lama terkonsep namun baru tahun ini Insya Allah akan operasional.

Bentuk dari implementasi “SCM_4_Public_Sector” ini adalah dengan menerapkan standarisasi dari semua rantai proses produksi dari vendor hulu sampai hilir sebelum masuk ke Pemkot dan di dalam pemkot sendiri. Pemkot memposisikan diri sebagai enterprise kalau di sektor privat. Kemudian vendor hilir adalah penyedia barang/jasa dan vendor  hulunya adalah para vendor yang memasok bahan baku ke penyedia barang/jasa. Kalau untuk jasa konstruksi vendor hilir adalah kontraktor dan vendor hulu bisa jadi adalah pabrik paving, pabrik keramik/ genteng dan sejenisnya.

Bagaimana cara standarisasi ini dilakukan ? di rantai awal (vendor hulu) semua produk bahan baku konstruksi seperti paving dan sejenisnya distandarisasi-kan prosesnya dengan quality controll ketat oleh pihak pemkot. Paving dengan mutu yang masuk dalam range kualitas standar pemkot akan disertifikasi oleh pihak independen dan berikan tanda (diberi cap) agar di lapangan pengawas lapangan dapat memastikan bahwa paving yang dikirim sesuai standar. Lalu para tukang dan tenaga terampil di kontraktor juga distandar-kan dengan pelatihan dilanjutkan sertifkasi keahlian/ ketrampilan. Nantinya semua kontraktor jika tak punya tenaga bersertifkat LPJK tidak boleh ikut pengadaan di lingkup pemkot Surabaya.

Selanjutnya, kalau semua bahan dan SDM di vendor di-standarisasikan, bagaimana dengan di internal pemkot sendiri ? Pemkot tidak tinggal diam, puluhan tenaga pengawas di latih dan diberikan sertifikat keahlian pengawas proyek. Jika tidak bersertifikat kelahlian LPJK, Kepala Dnas tidak boleh menugaskan mereka menjadi pengawas proyek. Disamping itu para panitia pengadaan yang boleh memproses lelang juga harus bersertifikat keahlian dari Bappenas/ LKPP.

Terus, apakah ini sudah cukup ? Masih belum cukup. Karena paket pekerjaan konstruksi sangat banyak jumlahnya, maka selanjutnya masyarakat di-edukasi dengan materi pengawasan proyek dan material proyek versi sederhana, yaaah semacam tips gitulah he he he. Nah masyarakat diberikan media lapor by sms  (mobile service)  agar jika anggota masyarakat menilai dengan kemampuan sederhana-nya mereka menjumpai  dugaan penyimpangan,  maka mereka bisa sms ke nomor yang sudah disediakan untuk di-forward oleh admin ke Kepala Dinas, Pejabat Pembuat Komitmen (pimpro) ,  Pengawas proyek, Direktur Perusahaan / kontraktor dan juga Inspektorat secar bersamaan. Alhasil dari sekian orang yang terpaksa menerima informasi ini pasti akan ada yang bergerak untuk membenahi. Sehingga penyimpangan lebih lanjut tidak akan  terjadi dan kerugian negara  akibat mutu tak tercapai tidak akan ada.

Begitu-lah info awal setelah sekian lama tidak posting, semoga informatif dan ada manfaat-nya.

Salam.


12 thoughts on “Supply Chain Management untuk sektor publik

  1. mampir nih, tulisannya bagus, gak spt PNS pada umumnya😀 Btw apa proses itu udah berjalan atau masih wacana ? saoalnya baru tahu lewat tulisan ini. Semoga segera terwujud, ikut senang kalo pemerintah ikut maju :)jadi kalo diajak maju bisa nyambung…..

    • Trims Pak Dokter sudah mampir ke blog-blog-an saya. Mengenai proses SCM yang saya posting itu sekitar 60% dari konsep operasionalnya sudah diterapkan di Pemkot Surabaya. Tahun ini pingin menggenapkan jadi 100%. Apakah pasti berhasil ? Lha itu yang ndak bisa jamin kalau semua pihak ndak support he he he. Makasih ya atas dukungan pak Dokter, mudah-mudahan lain kalau diajak maju bisa nyambung he he he …

  2. Terkait dengan e-procurement yang diimplementasikan pemkot Sby,bagaimana pendokumentasian dokumen2 lelang yang nantinya akan digunakan untuk kertas kerja para pemeriksa mengingat semuanya telah terintegrasi dengan sistem elektronik…

    • Mbak Montje !
      dokumen – dokumen lelang yang ada di eProcurement Pemkot Surabaya semuanya sudah dalam bentuk elektronik (bentuk file maupun data di dalam data base). Sehingga kertas kerja pada saat pemeriksaan ya langsung di lakukan di komputer (klik sana dan klik sini begitu he he he). Namun terhadap calon pemenang akan dilakukan pengecekan atas dokumen – dokumen hardcopy yang diterbitkan oleh instansi lain (karena instansi tsb belum menerbitkan dokumen elektronik) seperti jaminan penawaran, surat ijin perusahaan, dokumen pajak dll. Begitu Mbak … Salam.

  3. Pak terimakasih banget artikelnya benar-benar mencerahkan. Saya akan terus sosialisasikan ide Bapak ini didaerah saya semoga bermanfaat. Mohon ijin saya sadur dalam beberapa artikel dalam bahasa saya sendiri ya pa. Salam

    • Silahkan Mas Samsulramli, sesuatu yang baik jika dapat dijalankan dengan baik dan bermanfaat buat orang banyak maka kebaikan tsb akan mendapatkan buahnya.

  4. mas agus sonhaji, salam kenal.
    beberapa tahun lalu ketika saya merantau di luar Indonesia, saya kebetulan dulu pernah bertemu dengan guru besar SCM di ITS, bli Nyoman Pujawan (waktu itu dia baru lulus). apa pernah diskusi dengan bli Nyoman mengenai SCM di sektor publik? saya pikir ini perlu digagas dengan baik, karena pengadaan kalau di swasta kan hanya satu rantai kecil dari SCM, apalagi value chain yg ada.

    • Salam kenal juga Mas Agam (Afatchur) yang baik,
      Saya kenal baik dengan Bli Nyoman yang sudah jadi profesor beberapa saat lalu. Saya (dan teman – teman di kantor) juga diundang saat pengukuhan Beliau. Beberapa kali Beliau saya undang jadi nara sumber saat coba membangun SCM di sektor publik dan banyak sekali masukan Beliau untuk itu. Konsep sudah dapat disusun dengan bagus, namun implementasi belum 100% sukses. Yang namanya birokrasi memang sulitnya luar biasa, dan yang menambah rumit ketika para vendor yang biasanya melayani sektor publik kebanyakan tidak profesional, aduuuuh pusiiiing.
      Namun ide bagus ini tidak pernah surut kami laksanakan meskipun harus bertahap. Tahun ini rencananya juga kita lakukan penilaian kinerja vendor yang akan dikaitkan dengan kuota mereka dalam mendapatkan pekerjaan di pemkot Surabaya. Ya doakan lancar Mas … Trims dan salam …

  5. saya suka tulisan bapak,,,menggugah,,,semoga makin banyak pemda yang berbenah menuju ke arah yang lebih baik…amiin salut buat pemkot surabaya…:)

  6. Luar biasa… Saya baca sekilas.
    Sekarang sudah 2011. Bagaimana evaluasi-nya Pak. Apa bisa disharing.

    Untuk Value Chain apa sudah ada pemetaannya di Pemkot?

    Thx & Rgds,
    aa

    • Pak Alit Atmaja yang baik,
      kapanpun mari kita sharing. Konsepnya memang sudah lumayan, namun pelaksanaan secara utuh masih ada kekurangan di sana sini. Diantara yang belum tersentuh adalah memetakan value chain dari aktifitas layanan publik yang dilaksanakan pemkot. Kami tunggu ya Pak, terima kasih banyak atas atensi …

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s