Evaluasi atas kontrak kinerja

Pada tanggal 16 Januari lalu (tahun 2009 maksudnya), para kepala SKPD/ Unit Kerja di lingkup Pemerintah kota Surabaya menandatangani kontrak kinerja dengan Walikota. Isinya seru banget, yaitu janji mereka ke Walikota untuk melaksanakan kegiatan dengan output bla bla bla pada akhir tahun anggaran dan siap diberikan sanksi jika tidak dapat memenuhi sesuai target. Nah, karena sekarang bulan juni sudah lewat, berarti atas pelaksanaan semester pertama tahun anggaran 2009 akan segera dilakukan evaluasi apakah mereka para kepala SKPD/Unit Kerja sudah berhasil melaksanakan kegiatan sesuai target yang direncanakan selama semester I apa tidak ?!

Ternyata ketika para kepala SKPD/ Unit Kerja di-ingatkan (reminding) akan ada rapotan (kayak anak sekolahan saja he he he), tidak terduga grafik progress fisik pelaksanaan pekerjaan yang ada di aplikasi eControlling langsung naik/ meningkat tajam. Ternyata berkembang rasa malu jika ntar nilai kinerja (Indeks Prestasi nih kalau jaman sekolah dulu) diumumkan “jeblok” didepan sesama kolega oleh Walikota disuatu forum. Ternyata juga ketika di-intip di kantor – kantor SKPD/ Unit Kerja semuanya pada lembur menyelesaikan administrasi penyerapan keuangan dan mengejar penyelesaian pekerjaan. Wah rupanya tujuan utama melakukan evaluasi atas kontrak kinerja untuk mengubah budaya kerja dari malas menjadi agak sedikit giat ada hasilnya juga he he he.

Sebagai bagian dari langkah reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Surabaya, pilihan kebijakan membuat manajemen kinerja secara terpadu ternyata on the track. Bukti bahwa mind set teman – teman birokrasi mulai bergeser kearah positif adalah banyaknya kepala SKPD/ Unit Kerja yang bertanya per telpon atau bertandang ke kantor untuk tahu lebih banyak mengenai parameter  yang dipakai untuk menilai kinerja SKPD/Unit Kerja-nya ini . Untungnya sudah ada Surat Edaran Walikota sebagai dasar untuk jawab. Akhirnya saya dan teman – teman di kantor bisa memberikan jawaban standar sebagai berikut :

  1. Parameter utama atas kinerja SKPD/ Unit Kerja (bobot 90%) adalah keberhasilan mereka dalam mewujudkan output yang diasumsikan bisa menimbulkan outcome sesuai harapan program yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan. Karena pada tengah tahun belum semua output dapat diwujudkan maka efektifitas dihitung dengan pendekatan kearah progress fisik pelaksanaan kegiatan.
  2. Parameter lainnya adalah efisiensi. Efisiensi dipandang strategis dijadikan salah satu parameter adalah dalam rangka menekan/ menghilangkan sikap salah kaprah birokrasi selama ini yang hanya menekan-kan bahwa yang penting bisa menghabiskan uang/ anggaran untuk output yang dijanjikan.  Diharapkan teman-teman birokrat tidak akan lagi bersikap boros. Parameter ini adalah sebagai penambah dengan bobot +10% terhadap nilai efektifitas yang sudah diperoleh.
  3. Parameter lain adalah konsistensi pelaksanaan terhadap perencanaan. Jika perencanaan sering diubah – ubah pada saat pelaksanaan maka akan ada proses pengurangan nilai dengan bobot -10%.  Diharapkan dengan adanya parameter ini setahap demi setahap teman – teman birokrat akan merubah budaya-nya dalam menyiapkan perencanaan anggaran-nya menjadi lebih hati – hati dan tidak asal plotting.

Well, langkah – langkah yang saya ceritakan tersebut memang hanya upaya dari Pemkot Surabaya untuk berusaha berubah menjadi lebih baik (me-reformasi diri). Bagaimana kira – kira hasilnya ? Kita lihat saja, yang penting sudah ada niat dan sudah dicoba dilaksanakan tho ?!, mudah-mudahan ada hasilnya.

Salam.

14 thoughts on “Evaluasi atas kontrak kinerja

  1. Terus terang saya sangat merindukan perubahan paradigma ini juga ada di tempat kami Pak..mohon sharing dan bimbingannya..saya dan teman-teman yang sepemikiran tidak tau hal ini dapat dicapai tapi pada prinsipnya kami berpijak pada starting point dan proses..
    Oya Pak apa langkah yang harus kami lakukan terkait pengembangan integrasi eproc di Banjar.. salam..sukses terus buat temen2 di Surabaya..

  2. Sebenarnya paradigma tersebut di Pemkot Surabaya juga baru mulai dibangun kok Mas, jadi belum benar-benar ada perubahan yang signifikan, namun kalau sedikit-dikit sudah ada mind set yang berubah. Terkait dengan integrasi eProc silahkan untuk dirancang seperti apa model akhirnya, prinsipnya silahkan untuk benchmark ke surabaya jika dirasa perlu, matur suwun.

  3. Ok siap pa..hehehe..nanti begitu sudah kami rapatkan bentuknya akan saya kirim draftnya semoga bisa segera terwujud eproc terintegrasi..paling ga bisa jadi pilot project dulu..

  4. wah ini lagi sudah jadi keinginan pimpinan kami, tapi aku pengen juga aplikasi, minimal blajrlah gimana tolok ukur dan cara evaluasinya sebab kesulitannya di pemda purwakarta belum elektronik semuanya atau egov nya masih prematur, jadi masi agak sulitkali yaaa tuk aplikasikan ini. tapi aku siap tempur ke SBY tuk ngangsu kawruh mas agus.

  5. Met siang Bapak, apa saya boleh copy surat edaran Walikota tentang standar parameter pemantauan kontrak kinerja tsb? atas perkenannya saya ucapkan terima kasih banyak

  6. pgn bgt sharing banyak dengan bapak soal manajemen kinerja. tahun ini saya menyelesaikan tesis yang sebenarnya dari awal saya harapkan bisa langsung dimanfaatkan oleh pemkot surabaya, “Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja Proyek dengan Metode Performance Prism”.(studi kasus proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah.tetapi alangkah sulitnya data yang ingin saya peroleh

    sedikit tentang tesis saya, saya kirim di email bapak

    terima kasih atas perhatiannya

    • Terima kasih Pak Annas, sudah saya buka emailnya, sangat luar biasa. Insya Allah menjadi salah satu bahan penyempurnaan kami di masa datang … Trims dan salam …

  7. asslm, pak Annas, saya daribapeda kota tual provinsi maluku maaf saya bisa minta tlg dikirimin SE Walikota tentang kinerja dan maaf bisa dapat contoh kontrak kerjanya ? makasih sebelumnya. salam

  8. Semoga pendekatan seperti ini juga terbangun di daerah lain, pak. Persoalannya terkadang berpangkal dari keinginan kepala daerah terpilih. Jika kepala daerah terpilih menghabiskan banyak dana untuk pencalonan dirinya sejak awal, maka keinginan untuk mengembalikan modal dianggap akan terhambat jika melaksanakan konsep kontrak kinerja dan anggaran berbasis kinerja…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s