IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia), wadah berserikat para praktisi pengadaan

Berbulan tidak nge-post tulisan, angan terburai tidak tersimpan. Waktu habis tertelan keseharian, rugi nian tidak sempat berpesan kebaikan.

Begitu kiranya gambaran tentang falsafah hidup yang mestinya kita pegang, kalau belum bisa berbuat untuk mewujudkan kebaikan dengan tangan kita, paling tidak kita masih bisa saling berpesan kebaikan lewat lisan. Dan akan lebih memberikan efek berlipat jika aktifitas saling berpesan dan bertutur tentang kebaikan tersebut diorganisir dengan banyak orang yang mempunyai visi sama.

Berbekal konsep tersebut, sekitar 3 bulan lalu sejumlah rekan insan pengadaan dari berbagai instansi dan dunia usaha yang konsen kepada kelancaran proses pengadaan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, telah berinisiatif untuk berserikat membentuk kepengurusan daerah IAPI Jawa Timur. Mereka berasal dari berbagai instansi dan institusi di jawa timur yang kesehariannya memang banyak bersinggungan dengan tugas – tugas terkait pengadaan barang/jasa. Para inisiator terbentuknya organisasi ini kebanyakan dari Perguruan Tinggi, Pengelola LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), Penanggung Jawab ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan unit kerja yang mempunyai tugas di bidang kebijakan pengadaan dari berbagai instansi, jadi mereka memang sebagai praktisi pengadaan dan selalu kontak dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sebagai empunya Perpres 54/2010. Fokus saat itu adalah bagaimana  agar organisasi bisa memberikan manfaat kepada anggota dan mendukung instansi tempat anggota bertugas agar proses pengadaannya dapat berjalan dengan benar dan lancar.

Pokok – pokok pikiran dari Kepengurusan Daerah IAPI Jatim yang rencananya akan dipakai sebagai bahan untuk penyusunan program kerja setelah dilantik oleh Kepala LKPP, Bp. Ir. Agus Rahardjo yang juga sebagai  Ketua Dewan Pembina IAPI Pusat pada tanggal 31 Mei 2011 lalu diantaranya :

  1. Meningkatkan kompetensi anggota, sehingga dalam menjalankan tugas terkait pengadaan tidak akan salah langkah dan salah arah;
  2. Membangun integritas anggota, karena pengadaan yang berhasil tidak cukup hanya dengan kompetensi yang tinggi tapi juga membutuhkan etika dalam pelaksanaannya;
  3. Pendampingan kepada anggota, karena meski dengan kompetensi mantap dan integritas yang tinggi, jika di tengah perjalanan ada permasalahan hukum yang disebabkan karena miss persepsi atas penterjemahan prosedur pengadaan, maka proses pengadaan akan terhambat. Oleh karena itu DPD IAPI bisa mengambil peran sebagai jembatan komunikasi dengan pihak – pihak yang diperlukan, termasuk koordinasi dengan LKPP yang menerbitkan regulasi tentang pengadaan.
  4. Menjadi mitra LKPP dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menyebarluaskan/ sosialisasi kepada sebanyak – banyaknya pihak tentang Prepres 54/1020 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Bagaimana langkah kongkrit Kepengurusan Daerah IAPI Jatim selanjutnya ?! Tentunya berbekal amanah dari DPP IAPI, kepengurusan akan melaksanakan Rapat Kerja  sesegera mungkin untuk menyusun program selama 3 tahun mendatang. Semoga saja organisasi ini benar – benar dapat memberikan manfaat kepada anggotanya dan dapat bersinergi optimal dengan instansi/ institusi lain dalam pengembangan bidang pengadaan barang/jasa. Kita doakan mereka …

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s